Pendapatan Negara 2021 Capai 115,5 Persen, Sri Mulyani: Pertama Kali dalam 12 Tahun...

Bendahara negara ini mengatakan, realisasi pendapatan negara tahun 2021 mencapai Rp 2.111,3 triliun. Porsi realisasi pendapatan negara itu sebesar 115,35 persen atau tumbuh 22,6 persen (year on year/yoy) dibandingkan realisasi tahun 2020.

"Ini adalah pencapaian di atas 100 persen pertama kali sejak 12 tahun terakhir," kata Sri Mulyani saat menyampaikan Pertanggung Jawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (30/6/2022).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, realisasi pendapatan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.547,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 458,5 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp 5 triliun.

Sri Mulyani menyebut, realisasi penerimaan pajak itu mencapai 107,15 persen dari target APBN tahun 2021.

"Dan ini berarti pada tahun 2021 yang lalu, penerimaan negara telah kembali pada level pra pandemi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp 1.546 triliun," tutur Sri Mulyani.

Sementara itu, realisasi belanja tahun 2021 mencapai Rp 2.786,4 triliun atau 101,32 persen dari APBN tahun anggaran 2021. Realisasi belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) Rp 2.007 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Rp 785,7 triliun.

Berdasarkan realisasi pendapatan negara dan realisasi belanja negara tersebut, defisit anggaran tahun 2021 sebesar Rp 775,06 triliun.

"Realisasi defisit ini jauh lebih kecil dari yang dianggarkan untuk tahun 2021 dengan defisit 4,57 persen. Ini jauh lebih rendah dari target APBN semula yaitu 5,7 persen dari PDB," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut wanita yang karib disapa Ani ini mengungkapkan, realisasi pembiayaan netto tahun 2021 sebesar Rp 871,7 triliun atau 86,62 persen dari target APBN Rp 1.006,4 triliun.

Pembiayaan tersebut terdiri dari pembiayaan dalam negeri sebesar Rp 881,6 triliun dan pembiayaan luar negeri yang terkontraksi Rp 9,9 triliun.

Sri Mulyani bilang, pembiayaan tahun 2021 difokuskan untuk menutup defisit dan dimanfaatkan untuk investasi pemerintah pada BUMN dan BLU terutama untuk percepatan pembangunan SDM dan infrastruktur.

Dengan defisit yang jauh lebih rendah, kata Ani, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2021 sebesar Rp 96,6 triliun.

"Silpa tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah yang tertunda agar kesinambungan fiskal APBN ke depan akan semakin baik dan APBN menjadi kuat dalam menyongsong tahun 2023," harap Ani.