Gaji Ke-13 PNS Cair, Sri Mulyani Sebut untuk Bayar Sekolah Anak

KOMPAS.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Jumat (1/7/2022), mengumumkan pencairan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Pengumuman isampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Seperti diketahui, proses pencairan gaji ke-13 para aparatur negara mulai dipersiapkan. Satuan Kerja (Satker) telah diminta menyiapkan pengajuan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Hal ini tertuang dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Gaji ke-13 Tahun 2022 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan yang dikeluarkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.

Hal ini tertuang dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembayaran Gaji ke-13 Tahun 2022 Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan yang dikeluarkan oleh Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu.

Pemberian gaji ke-13 merupakan wujud penghargaan atas kontribusi dan pengabdian aparatur negara dan para pensiunan di dalam menangani pandemi melalui berbagai pelayanan masyarakat dan tugas-tugas yang tetap dijalankan apapun risikonya.

Kata Sri Mulyani, pencarian gaji ke-13 ini dilakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi sekaligus membantu para ASN dalam membiayai kebutuhan sekolah anak yang akan masuk tahun ajaran baru.

“Kita mengharapkan dengan adanya THR dan gaji ke-13, percepatan pemulihan ekonomi nasional akan semakin didorong dengan menambah daya beli masyarakat, khususnya pada saat menjelang tahun ajaran baru,” ungkap Sri Mulyani dikutip dari laman resmi Kemenkeu.

Ia menuturkan komponen gaji ke-13 diberikan sebesar gaji atau pensiunan pokok ditambah dengan tunjangan melekat pada gaji atau pada pensiunan pokok tersebut.

Tunjangan melekat tersebut terdiri dari tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan jabatan struktural/fungsional atau tunjangan jabatan secara umum.

Kemudian ditambah 50 persen tunjangan kinerja per bulan bagi ASN yang mendapatkan tunjangan kinerja.

"Untuk tahun ini, gaji ke-13 diberikan kepada seluruh ASN. Jadi perbedaan dari tahun 2021 adalah THR dan gaji ke-13 tahun ini ditambah dengan 50 persen tukin per bulan," jelas Sri Mulyani.

"Bagi Pemda, aturannya adalah diberikan paling banyak 50 persen tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan masing-masing APBD," ucapnya lagi.

Sri Mulyani menjelaskan total anggaran yang telah disiapkan sebesar Rp 35,5 triliun, dengan rincian Rp 11,5 triliun untuk ASN Pusat, TNI, dan Polri.

Sementara, untuk ASN daerah, anggaran yang disediakan sebesar Rp 15 triliun berasal dari APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai kemampuan fiskal dari masing-masing pemerintah daerah.

Sedangkan untuk pensiunan sebesar Rp 9 triliun berasal dari pos bendahara umum negara (BUN).

Lebih lanjut, Menkeu mengungkapkan bahwa kebijakan gaji ke-13 sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2022 dan aturan perundangan yang menyangkut ASN daerah. Adapun total seluruh ASN dan pensiunan yang mendapat gaji ke-13 mencapai 8,76 juta orang.

"Jadi untuk gaji ke-13 tahun 2022 ini diberikan kepada seluruh ASN pusat jumlahnya 1,79 juta pegawai, termasuk TNI, Polri. Aparatur negara daerah jumlahnya 3,65 juta pegawai. Dan juga gaji ke-13 diberikan kepada pensiunan jumlahnya sebanyak 3,32 juta orang," jelas dia.

Sri Mulyani mengatakan Kementerian dan Lembaga sudah mulai bisa mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sejak 24 Juni 2022 kemudian KPPN akan mencairkan pada awal Juli sesuai dengan mekanisme yang berlaku.