Pelabelan BPA Dikhawatirkan Picu Persaingan Bisnis, Pengamat: KPPU Jangan Terburu–buru Menilai

Tekait dengan hal tersebut, Pakar Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Mursal Maulana mengatakan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebaiknya tidak terburu-buru dalam menilai rencana Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membuat peraturan terkait pelabelan BPA pada produk air minum dalam kemasan galon berbahan plastik keras (polikarbonat).

“KPPU baru mengeluarkan hipotesa, tanpa membuat suatu riset saintifik. Sebaiknya tidak terburu-buru, dan lebih baik melakukan koordinasi internal lebih dulu sebelum mengeluarkan pernyataan, sehingga tidak membuat masyarakat bingung,” kata Mursal dalam siaran pers, Minggu (3/6/2022).

Mursal mengatakan, BPOM dan KPPU adalah dua lembaga yang memiliki wewenang di wilayah berbeda. Untuk wilayah wewenang BPOM, berkaitan dengan kesehatan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sementara itu, KPPU berwenang di wilayah praktik dan perjanjian bisnis.

“KPPU itu murni melihat B2B (business to business) untuk menjamin tidak adanya praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli dan kartel,” tambah Mursal.

Menurut Mursal, saat ini kesehatan masyarakat merupakan isu yang hangat dibahas. Sementara itu, pelabelan BPA berkaitan dengan pelindungan hak asasi manusia. Maka dari itu, ia menilai BPOM saat ini sudah on the track, sesuai amanat konstitusi dan kebijakan BPA merupakan sebuat urgensi saat ini.

“Tugas BPOM memproteksi kesehatan masyarakat bersifat mandatory, atau diwajibkan karena amanat Konstitusi sebagai perwujudan pemenuhan hak asasi manusia,” lanjut Mursal.

Sementara itu, ia menilai isu kebijakan kompetisi yang menjadi wilayah kewenangan KPPU lebih mengarah kepada B2B, dan bukan B2C (business to consumer). Ia mengingatkan kembali, KPPU bertugas menciptakan lingkungan persaingan usaha yang sehat, agar tidak ada saling sikut di antara pelaku bisnis.

“Isu kesehatan publik dan kebijakan kompetisi memiliki dua objek yang berbeda. Jadi menurut saya, ini persoalan koordinasi di antara lembaga negara. KPPU perlu berkoordinasi dengan BPOM dan melakukan kajian bersama,” kata Mursal.

Mursal mengakui memang isu kesehatan publik kerap kali bersentuhan dengan isu persaingan usaha, seperti dalam rencana BPOM menerapkan peraturan pelabelan BPA. Namun dalam hal ini, KPUU baru bisa menggunakan kewenangannya jika lembaga itu menemukan praktik riil persaingan usaha tidak sehat yang terkait dengan peraturan BPOM tersebut.

Dia menambahkan, kalaupun peraturan tersebut telah diundangkan, pihak-pihak yang berkeberatan dengan substansinya bisa menggugat peraturan BPOM itu ke Mahkamah Agung, dan bukan ke KPPU. Ini karena wilayah kewenangan KPPU berada di wilayah praktik bisnis, dan bukan substansi kebijakan pemerintah.

“Apalagi saat ini peraturan BPOM itu masih dalam bentuk rancangan, dan yang tidak puas bisa menggugat BPOM di Mahkamah Agung dengan melakukan uji materiil,” katanya.

Sebagai informasi, BPA merupakan bahan kimia yang menjadi bahan baku dalam proses produksi kemasan plastik keras atau polikarbonat, seperti galon guna ulang yang digunakan industri air minum dalam kemasan.

Saat ini terdapat 94 persen galon guna ulang yang beredar terbuat dari polikarbonat. Mayoritas diangkut secara terbuka dan terpapar matahari langsung selama perjalanan dari pabrik ke tangan konsumen. Dalam ratusan publikasi ilmiah, BPA disebut bisa menyebabkan gangguan pada kesehatan jika paparannya melebihi jumlah yang dianjurkan.