BPJS Kesehatan Pertahankan Predikat WTM 8 Kali Berturut-turut

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti menjelaskan, capaian tersebut merupakan predikat WTM kedelapan secara berturut-turut yang diraih sejak BPJS Kesehatan beroperasi tahun 2014, dan predikat ke-30 sejak era PT Askes (Persero).

Ghufron menambahkan capaian selanjutnya yang patut diapresiasi adalah kondisi dana jaminan sosial (DJS) pada tahun lalu (2021), yang diklaim telah surplus. Hal tersebut karena aset neto yang diraih sebesar Rp 38,7 triliun. Posisi aset neto ini, lanjut dia, masuk dalam kategori sehat dan mampu memenuhi 5,15 bulan estimasi pembayaran klaim ke depan.

"Di tahun 2022, BPJS Kesehatan masih memiliki berbagai tantangan yang harus diperbaiki, khususnya akses, mutu, efisiensi, ekuitas dan sustainabilitas finansial. Meski diadang oleh beragam tantangan, harapannya pemerintah, seluruh pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat bisa terus bersinergi dan berkolaborasi untuk menjawab tantangan dan bersama-sama menjaga penyelenggaraan Program JKN yang berkualitas," tuturnya dalam Public Expose, di Jakarta, Selasa (5/7/2022).

Per Januari 2022, jumlah kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 235,7 juta jiwa atau sekitar 86 persen dari total penduduk Indonesia. Seiring dengan jumlah pertumbuhan kepesertaan JKN, BPJS Kesehatan juga memperluas akses layanan di fasilitas kesehatan.

Hingga akhir Desember 2021, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.608 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 2.810 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (rumah sakit).

Sampai akhir 2021, jumlah Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp atau PANDAWA mencapai 4,3 juta pemanfaatan, yang terdiri dari layanan administrasi kepesertaan dan informasi layanan. Selain itu, sistem antrean online yang terkoneksi dengan Mobile JKN sudah mencapai 21.066 FKTP dan 1.433 RS.

Selanjutnya, hingga 31 Desember 2021, jumlah pemanfaatan pelayanan kesehatan terhadap kunjungan sakit dan kunjungan sehat sebanyak 392,9 juta orang atau sebanyak 1,1 juta per hari, serta pemanfaatan skrining kesehatan selama periode tersebut sebanyak 2,2 juta skrining.

Sementara itu, potensi rebound dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan dinilai semakin terlihat pasca pandemi Covid-19. BPJS Kesehatan juga mencatat total penerimaan iuran pada tahun lalu sebesar Rp 143,3 triliun, naik dibandingkan penerimaan iuran pada 2020 yang sebesar Rp 139,8 triliun.

Peningkatan jumlah pengumpulan iuran tersebut juga didukung dari jumlah kanal pembayaran yang tersebar di 696.569 titik yang terdiri dari kanal perbankan, non-perbankan hingga Kader JKN.

"Kami harap dengan semua pencapaian dan inovasi yang telah kita raih bersama dengan dukungan berbagai pihak ini, dapat semakin meningkatkan mutu layanan BPJS Kesehatan kepada seluruh peserta JKN dan masyarakat Indonesia," pungkas Ghufron.