PM Sri Lanka: Negara Sudah Bangkrut, Inilah Kenyataannya

JAKARTA, KOMPAS.com - Perdana Menteri Sri Lanka Ranil Wickremesinghe mengatakan kepada parlemen, Selasa (6/7/2022) Sri Lanka sudah jadi negara yang bangkrut dan mengalami penderitaan akut imbas dari krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kondisi ini akan bertahan hingga setidaknya akhir tahun depan.

Dikutip dari Channel News Asia, negara kepulauan yang berpenduduk 22 juta orang itu telah mengalami inflasi selama berbulan-bulan.

Pemadaman listrik juga berkepanjangan setelah pemerintah kehabisan mata uang asing untuk mengimpor barang-barang vital. 

Wickremesinghe mengatakan, negara yang pernah makmur itu akan mengalami resesi yang dalam tahun ini dan kekurangan pangan, bahan bakar, dan obat-obatan akan terus berlanjut.

"Kami juga harus menghadapi kesulitan pada 2023. Inilah kebenarannya. Inilah kenyataannya," ucap dia seperti dikutip Kompas.com dari CNA, Rabu (6/7/2022).

Pada bulan Juni, inflasi Sri Lanka mencapai 54,6 karena negara Samudra Hindia itu memerangi krisis ekonomi terburuknya dalam beberapa dasawarsa.

Bank sentral diperkirakan akan menaikkan suku bunga pada pengumuman kebijakan berikutnya pada Kamis untuk mengendalikan harga.

Wickremesinghe mengatakan, pembicaraan bailout Sri Lanka yang sedang berlangsung dengan Dana Moneter Internasional (IMF) bergantung pada penyelesaian rencana restrukturisasi utang dengan kreditur pada Agustus.

"Kami sekarang berpartisipasi dalam negosiasi sebagai negara yang bangkrut," kata dia

"Oleh karena itu, kita harus menghadapi situasi yang lebih sulit dan rumit dari negosiasi sebelumnya," imbuhnya.

Meskipun ada penangguhan pembayaran utang luar negeri sekitar 12 miliar dollar AS pada April, Wickremesinghe mengatakan ,Sri Lanka masih memiliki pembayaran hampir 21 miliar dollar AS hingga akhir 2025.

Wickremesinghe bilang, setelah mencapai kesepakatan tingkat staf dengan IMF, Sri Lanka berniat mengadakan konferensi donor dengan negara-negara sahabat seperti China, India dan Jepang.

Hal ini bertujuan untuk mengamankan lebih banyak pinjaman melalui 'kesepakatan bersama'.

Pekan lalu, IMF mengatakan pembicaraan dengan Sri Lanka lumayan "konstruktif", meningkatkan harapan akan segera memberikan persetujuan awal untuk paket dukungan keuangan yang sangat dibutuhkan.

Analis memperingatkan, kenaikan suku bunga akan berdampak kecil dalam mengurangi harga yang melonjak, karena sebagian besar didorong oleh biaya bahan bakar yang lebih tinggi.

Sri Lanka saat ini hampir sepenuhnya tanpa bensin dan pemerintah telah menutup layanan publik yang tidak penting dalam upaya menghemat bahan bakar.

Minggu ini, pihak berwenang memperpanjang penutupan sekolah, menyuruh pegawai negeri untuk bekerja dari rumah dan membatasi distribusi bahan bakar ke layanan penting karena negara itu berjuang untuk membayar pengiriman bahan bakar baru.

Krisis ekonomi Sri Lanka terjadi setelah Covid-19 menghantam ekonomi yang bergantung pada pariwisata dan memangkas pengiriman uang dari pekerja luar negeri.

Hal ini diperparah oleh penumpukan utang pemerintah yang besar, kenaikan harga minyak, dan larangan impor pupuk kimia tahun lalu yang menghancurkan pertanian.

Protes yang terkadang disertai kekerasan menyebabkan pengunduran diri menteri-menteri utama pada bulan Mei. Hal ini membuat membuat Presiden Gotabaya Rajapaksa dan Wickremesinghe berjuang untuk menstabilkan situasi.