Subsidi Perumahan Rp 19,1 Triliun, Sri Mulyani: Angkanya Tidak Kecil, APBN Bekerja Keras

Ia bilang, alokasi anggaran untuk membiayai sebanyak 200.000 rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tersebut, bukanlah angka yang kecil. Itu artinya, APBN memang terus dikelola dengan optimal untuk mendukung kebutuhan rakyat.

"Jadi ini angka yang tidak kecil, hampir mungkin mirip subsidi pupuk petani. Jadi APBN bekerja keras. Kalau saya sering gunakan kata itu, itu bukan basa basi," ujarnya dalam acara Road to G20: Securitization Summit 2022 di Jakarta, Rabu (6/7/2022).

"Kami masuk ke semua segmen masyarakat yang membutuhkan, antara lain menolong masyarakat pendapatan rendah untuk bisa menjangkau membeli sebuah rumah, makannya kami berikan subsidi Rp 19,1 triliun di 2022," tambah Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Bendahara Umum Negara itu mengatakan, sepanjang 2010 hingga semester I-2022, pemerintah melalui program FLPP telah mengeluarkan subsidi untuk 1.038.538 unit rumah. Adapun total dana yang digelontor dari APBN untuk subsidi pertumahan tersebut mencapai Rp 85,7 triliun.

Sri Mulyani menekankan, dana subsidi yang dikeluarkan negara itu pun akan terus bertambah, terlebih mengingat biaya bunga yang harus ditanggung pemerintah selama masyarakat membayarkan cicilan setidaknya dalam 9 tahun pada program FLPP ini.

"Ini angka luar biasa besar, sehingga jika kami lihat ever increasing, apalagi kalau lihat sekali beli rumah nyicil 15 tahun, atau rata-rata bisa di-close dalam waktu 9 tahun, berarti pemerintah harus bayarin subsidi dari sisi bunga sepanjang 9 tahun selama mayarakat cicil rumahnya," jelas dia.

Di sisi lain, meski program satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencapai target. Namun, program ini terus berjalan seiring dengan backlog kepemilikan perumahan mencapai 12 juta unit, sehingga masih banyak masyarakat yang membutuhkan hunian.

"Jadi APBN akan terus naik bebannya. Semakin banyak rumah, semakin banyak mortgage (hipotek), maka akan semakin besar (subsidinya), dan ini butuh pemikiran sisi risiko keuangan negara," kata Sri Mulyani.