Luhut Terima Laporan Audit, Tak Mau Minyak Sawit RI Diatur Malaysia dan Pemda Diminta Waspadai Uang "Pelicin"

Industri kelapa sawit di Indonesia merupakan salah satu industri strategis karena lebih dari 16,4 juta orang hidup dan bekerja di industri tersebut. Selain itu, industri ini juga merupakan penghasil eskpor terbesar.

Oleh karena itu, sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola kelapa sawit.

"Sebagai bagian dari peningkatan tata kelola industri sawit, presiden memerintahkan untuk dilakukan audit terhadap tata kelola yang berjalan saat ini. Pemerintah juga terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu hingga hilir," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan di acara Penyerahan Data Perkebunan Sawit Kabupaten dalam rangka Audit Perkebunan Sawit Seluruh Indonesia, Kamis (7/7/2022).

Menko Luhut menyampaikan pemerintah terus mengambil berbagai langkah untuk dapat mencapai target dari sisi hulu (perkebunan) sampai ke hilir (industri pengolahan kelapa sawit, oleochemical, biodiesel). Hal ini akan membantu melengkapi data dan informasi, sehingga pembuatan kebijakan menjadi lebih akurat.

Dihadapkan pada situasi tekanan ekonomi dunia, peran kelapa sawit sangat besar, baik dari sisi hulu maupun hilir. Kelapa sawit berperan besar terhadap ekonomi Indonesia. Selain salah satu penyumbang terbesar ekspor dan penerimaan negara, harga tandan buah segar (TBS) dan minyak goreng yang terjangkau membantu menjaga tingkat konsumsi.

Luhut bilang, permasalahan masih terjadi di sisi hulu, realisasi ekspor masih membutuhkan waktu untuk kembali normal pasca larangan ekspor. Namun, di awal Juli telah terjadi percepatan realisasi ekspor mencapai 267.000 ton dalam sehari.

Tujuan Audit agar Tak Diatur Negara Lain

Luhut saat memberikan sambutan dalam penyerahan data audit mengaku geram lantaran minyak kelapa sawit Indonesia diatur oleh negara lain. Padahal, Indonesia merupakan penghasil minyak nabati terbesar di dunia.

"Bangsa kita selama ini enggak bisa diatur orang, kita jangan mau diatur. Kita yang ngatur diri kita dan kita yang atur minyak kelapa sawit dunia, masa dari Kuala Lumpur, yang benar saja lah," kata Luhut.

Maka dari itu, dengan pelaksanaan audit ini lanjut Luhut, bertujuan agar harga minyak sawit Indonesia tidak diatur oleh negara lain. Malah mantan Menko Polhukam ini begitu yakin, harga minyak sawit dunia bisa dikendalikan Indonesia.

Terpenting, kata Luhut, dengan audit tersebut bisa berdampak terhadap harga tandan buah segar (TBS) yang diharapkan bisa kembali naik.

Waspadai "Pelicin" dari Pengusaha Sawit

Luhut juga mengingatkan kepada para pemerintah daerah agar tidak menerima dana suapan atau "pelicin" dari para pengusaha sawit ketika sedang menjalankan tugas audit.

Peringatan tersebut Luhut sampaikan dalam rapat koordinasi pemerintah daerah dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI).

"Jadi kalau ada perkebunan mulai main-main, kasih-kasih pelicin, jangan terima. Saya titip ini, karena pasti ketahuan. Karena itu sekarang banyak kasus yang begitu, ujung-ujungnya ke mana? Dulu yang memberikan kepala dinas, persetujuannya bupati, kena lagi. Dengan sekarang ini, kita harus melihat peraturan perundang-undangan yang ada," katanya.

Luhut yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian serta Perdagangan ini juga menegaskan kepada para pengusaha perkebunan sawit agar bisa bekerja sama dalam pelaksanaan audit yang dilakukan oleh BPKP dibantu oleh para pemerintah daerah.

"Kalau ada data-data yang diminta oleh Pak Ateh (Kepala BPKP), Kepala Dinas Pertanian dan Kepala Dinas Kehutanan berikan, karena dari situ kita bisa mulai kerja," pungkasnya.