Pertamina Disarankan Beli Minyak Murah dari Rusia

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi untuk jenis Pertamax Turbo, Dex Series, dan LPG Non Subsidi pada Minggu (10/7/2022). Kenaikan harga ini dilakukan Pertamina siring dengan adanya kenaikan harga minyak dunia.

“Kemarin kan pemerintah (Jokowi) bertemu dengan Putin, kan bisa (menjajaki) untuk pembelian minyak mentah dengan harga murah. Kenapa China bisa? India juga bisa? Bahkan India berlomba membeli minyak mentah murah, kita kok enggak, harusnya kan bisa,” kata Trubus saat dihubungi Kompas.com.

Trubus juga mengatakan meskipun saat ini Rusia dihadapkan pada sanksi barat akibat invasi ke Ukraina, hal ini jangan menjadi patokan Indonesia. Sebab kata dia, Indonesia memiliki kedaulatannya sendiri.

“Untuk membeli minyak harga murah itu, kita tidak usah memikirkan ancaman barat kan, kita kan punya kedaulatan sendiri. China sama Brasil juga beli solar dari Rusia langsung,” kata Trubus.

Sementara itu, Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio mengatakan Pertamina memiliki dua opsi, kenaikan harga BBM non subsidi atau menambah subsidi. Sebab saat ini Indonesia masih mengimpor minyak mentah.

“Kalau enggak harganya dinaikkan, ya opsi lain subsidi. Mereka punya enggak uang untuk subsidi? Kan kita 50 persen masih impor. Kalau belinya lebih mahal, masa jualnya lebih murah? kan rugi,” kata Agus.

Sementara itu, Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengatakan, kenaikan harga BBM non subsidi dilakukan untuk menyesuaikan dengan harga pasar.

“Jadi itu disesuaikan dengan formula yang dikeluaran oleh Kementerian ESDM, dan secara berkala, jika harga minyak dunia yang terefleksi dari Indonesia Crude Price atau ICP, maka dengan format tersebut harga BBM non subsidi memang dinaikkan,” jelas Nicke saat berbincang dalam Economic Challenges - Bom Waktu Subsidi BBM di Metro Tv.

Nicke mengatakan kenaikan harga BBM non subsidi bisa menyebabkan sifting ke BBM subsidi, namun hal ini telah diantisipasi dengan perhitungan yang matang. Karena jika terjadi shifting yang tinggi akan dapat merugikan negara.

“Ya, itu pasti terjadi shifting, kita hitung betul ketika kita ingin menaikkan harga, berapa kira – kira perpindahannya. Ini yang harus dilakukan lebih lanjut, agar perpindahan ini terkendali, dan tidak semuanya pindah ke BBM subsisdi, karena ini akan merugikan negara,” kata dia.

Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menyebutkan, negara memiliki keterbatasan dalam hal keuangan. Problem saat ini adalah dari sisi minyak mentah Indonesia memang masih impor untuk konsumsi dalam negeri.

Untuk konsumsi per hari, Indonesia membutuhkan kurang lebih 1,4 juta barel, sementara lifting minyak mengalami penurunan. Hal ini merupakan masalah mendasar yang berkaitan dengan BBM, dari hulu ke hilir.

“Jadi betul, problemnya sekarang, dari sisi minyak secara volume saja kita impor. Sementara untuk memberikan subsidi tentunya kemampuan negara ada batasnya,” ujar Sugeng.