Agar Ribuan Aplikasi Pemerintah Efisien, Kominfo Berencana Bangun "Data Center" Nasional di 4 Kota Ini

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, empat PDN akan dibangun di Jakarta, Batam, Labuan Bajo, dan di Ibu Kota Negara baru Nusantara (IKN).

Terpilihnya lokasi-lokasi pembangunan pusat data tersebut didasarkan pada tiga basis utama.

“Pertama adalah tersedianya kapasitas power supply yang memadai, kedua harus tersedia fiber optic network yang memadai, dan ketiga harus tersedia cooling water system di dalamnya,” ujar Menteri Johnny, saat menjadi pembicara dalam sesi Leader’s Talk dalam Festival Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) yang diselenggarakan di Ubud, Bali, Senin (11/07/2022) lalu, dikutip dari situs resmi Kominfo, Rabu (13/07/2022). 

Menurut dia, pembangunan PDN ini merupakan salah satu upaya pengembangan infrastruktur digital, untuk mempersiapkan Indonesia memasuki era kedaulatan digital, terutama dari sektor hilir. 

“Sekarang kita masuk ke era kedaulatan digital. Selain manfaat-manfaat ruang digital dari sisi ekonomi, tetapi dia berkaitan juga dengan sovereignty dan geostrategis, sehingga kita harus meletakkannya dengan benar,” ujar Menteri Johnny. 

Dalam mempersiapkan era kedaulatan digital di Indonesia, diperlukan upaya transformasi digital yang dilakukan secara inklusif. Hal tersebut sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Bapak Presiden, Ir. H. Joko Widodo.

“Presiden sendiri memberikan directive yang sangat jelas bahwa di era transformasi digital ini kita harus memastikan ‘no one shall be left behind’, karenanya kita harus menjangkau kepada seluruh rakyat dan ke seluruh wilayah,” tambah Menteri Johnny.

Data center nasional, hingga super apps pemerintah

Menteri Johnny membeberkan pentingnya pembangunan PDN sebagai infrastruktur digital  sektor hilir.

Ia membeberkan, konsumsi data per kapita di Indonesia saat ini setara dengan 1 watt per kapita, sedangkan konsumsi pusat data negara lain dapat mencapai 100 watt per kapita.

“Untuk meningkatkan dari 1 watt ke 10 watt per kapita, kita butuh sekitar 3 gigawatt listrik,” katanya.

Sementara terkait inefisiensi penggunaan Pusat Data, ia membeberkan data bahwa Pemerintah (Pusat dan Daerah) saat ini menggunakan sekitar 2.700 Pusat Data (Data Center) dan hanya 3 persen Pusat Data Pemerintah yang berbasis cloud, dan sisanya merupakan server dan ethernet yang bekerja sendiri-sendiri.

“Sangat sulit untuk interoperabilitas data untuk menghasilkan satu data yang akan menjadi basis implementasi data-driven policy di Indonesia,” ujar Menteri Johnny.

Saat ini, untuk mendukung pemerintahan digital, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menggunakan sekitar 24.400 aplikasi berbeda beda.

Menteri Johnny menerangkan bahwa kita harus menata ulang dan mengembangkan aplikasi super (super apps) Indonesia yang terintegrasi untuk semakin mengefisienkan dan memudahkan layanan publik.

“Ini sedang kita siapkan dalam roadmap Kominfo. Dari 24.400 aplikasi, kita pelan-pelan mulai lakukan shutdown atau tutup dan pindah pelan-pelan,” jelas Menteri Johnny.