BI Ungkap Dampak ke Negara bila Tidak Melakukan Ekonomi Hijau

Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, diperkirakan biaya yang digunakan untuk menanggulangi cuaca ekstrem mencapai 40 persen dari PDB Indonesia di 2050 jika tidak segera dilakukan mitigasi.

Namun, perkiraan tersebut dapat diturunkan menjadi 4 persen dari PDB jika melakukan langkah mitigasi.

"Dari aspek ekonomi dan keuangan apabila kita tidak segera bergegas melakukan berbagai kebijakan untuk menuju ekonomi hijau maka dampaknya kepada ekonomi maupun terhadap sistem keuangan kita sangat signifikan," ujar Juda Agung saat acara Scalling Up Green Finance in Indonesia G20 di Bali, Jumat (15/7/2022).

Dia menjelaskan perlunya ekonomi hijau untuk segera direalisasikan, yaitu agar negara tidak kehilangan kesempatan ekspor akibat terhambat oleh ekspor produk yang tidak memenuhi persyaratan standar hijau.

"Ekspor kita juga tidak kompetitif karena semakin mahal akibat adanya pajak karbon dari negara pengimpor," kata dia.

Kemudian, investasi berbasis hijau seperti industri rendah karbon di kendaraan listrik, akan beralih ke negara lain yang telah menerapkan kebijakan yang jelas tentang industri rendah karbon.

Selain itu, akses terhadap keuangan global juga semakin terbatas karena preferensi investor di sektor ekonomi hijau semakin besar sehingga investor cenderung memprioritaskan berinvestasi di sektor hijau.

"Oleh karena itu kami di BI turut berikan perhatian yang besar pada isu ini karena memang dampaknya kepada stabilitas moneter cukup besar. Kalau ekspor itu turun tentu dampaknya kepada current account," tukasnya.

Untuk itu, BI bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupaya mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik dan bangunan hijau.

"(Dukungan) melalui green down payment yang lebih rendah untuk kendaraan listrik dan juga LTV (loan to value) yang lebih ringan bagi hunian hijau," ucapnya.