Harga TBS Kelapa Sawit Terus Merosot, Petani Surati Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusul harga TBS kelapa kelapa sawit anjlok di sejumlah wilayah Indonesia.

Dalam surat terbuka tersebut Apkasindo memaparkan bahwa kondisi petani saat ini sangat memprihatinkan karena harga TBS kelapa sawit di PKS berada pada angka rata-rata Rp 800 per kilogram untuk petani swadaya dan Rp 1.200 per kilogram untuk petani bermitra.

Harga TBS kelapa sawit ini akan lebih rendah jika petani sawit menjualnya ke pedagang pengumpul, yaitu kisaran Rp 300-600 per kilogram TBS.

Padahal biaya produksi (HPP) saat ini sudah mencapai Rp 1.850-Rp 2.250 per kilogram dimana enam bulan lalu biaya produksinya hanya Rp 1.200 per kilogram.

Akibat harga TBS kelapa sawit anjlok, mengakibatkan terganggunya aspek ekonomi, sosial, terkhusus didaerah sentra perkebunan kelapa sawit rakyat.

"Hasil pengamatan kami juga menunjukkan sektor usaha lain juga sangat terdampak, akibat melemahnya daya beli dan pendapatan petani sawit. Perbankan, property, otomotif dan sektor industry lainnya juga ikut terdampak sehingga secara keseluruhan sudah mengganggu keberlangsungan ekonomi nasional," isi surat tersebut seperti dikutip Kompas.com, Jumat (15/7/2022).

Dalam surat terbuka tersebut Apkasindo juga meminta Jokowi melakukan lima langkah strategis agar menyeimbangkan antara ketersediaan, kebutuhan dan keterjangkauan minyak goreng dengan tatakelola perkelapasawitan Indonesia.

Pertama, mencabut domestic market obligation (DMO), domestic price obligation (DPO), dan Flush Out (FO) untuk crude palm oil (CPO). Apkasindo menilai ketiga kebijakan itu sudah tidak efektif pada saat ini.

Kedua, memerintahkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk meniadakan Pungutan Ekspor (PE) dan Bea Keluar (BK) untuk sementara waktu. Atau paling tidak menurunkan tarif PE, BK, dan menghapus FO.

Asumsi yang digunakan adalah jika beban CPO sudah diturunkan maka harga CPO domestik akan terangkat, harga TBS kelapa sawit kembali baik, ekspor akan kembali lancar, dan kondisi saat ini harga minyak bumi di atas harga CPO.

Ketiga, menjaga harga CPO global agar tidak terkoreksi akibat ekspor CPO Indonesia. Oleh karena itu Apkasindo menyarankan supaya pemerintah meningkatkan konsumsi CPO dalam negeri melalui memberlakukan mandatori Biodiesel dari B30 ke B40.

Hal ini dapat dilakukan supaya ketersediaan CPO dalam negeri yang diperkirakan mencapai 7 juta ton bisa segera terserap paling tidak 3 juta ton untuk peningkatan dari B30 ke B40.

Keempat, meminta Jokowi memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Pertanian (Kementan), dan Kementerian BUMN melakukan pengawasan melekat kepada PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN).

"Supaya proses tender di KPBN patuh terhadap harga referensi Kementerian Perdagangan sebagaimana diatur dalam Permendag No.55 Tahun 2015 dan memastikan tidak ada yang mengambil keuntungan sepihak di masa pemulihan ini," sambung surat itu.

Terakhir, Apkasindo meminta Jokowi untuk memerintahkan Kementerian Pertanian (Kementan) untuk segera merevisi Permentan 01 Tahun 2018 tentang Tataniaga TBS. Pasalnya, Permentan ini hanya diperuntukkan bagi petani yang bermitra.

Faktanya luas kebun petani yang bermitra tidak lebih dari 7 persen dari total luas perkebunan rakyat, yakni 6,72 juta hektar.

"Sisanya adalah petani swadaya yang melakukan usaha taninya secara mandiri dan menggunakan harga referensi Kemendag untuk menjadi referensi perhitungan TBS," tulis surat tersebut.

Adapun surat terbuka itu telah ditandatangani oleh Ketua Umum Apkasindo Gulat Manurung dan Sekretaris Jenderal Apkasindo Rino Afrino.