Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Pungutan CHC Vs THC di Pelabuhan Peti Kemas

Mencermati berbagai laporan media, kebijakan menaikkan CHC dipilih karena sudah sekian lama pungutan tersebut tidak naik. Sejak 2008. Di sisi lain, biaya yang dikeluarkan oleh operator terminal peti kemas cenderung membengkak seiring dengan olah gerak perekonomian lokal dan internasional di mana gempuran terakhir berasal dari pandemi Covid-19. Dalam kalimat lain, terminal peti kemas mengalami kondisi “besar pasar daripada tiang”. Pelindo menaikkan pos pemasukan ini, bisa jadi, karena itulah yang tersisa setelah pendapatan dari penumpukan atau storage dipangkas melalui kebijakan dwelling time.

Mantan petinggi salah satu operator pelabuhan pernah mengungkapkan, pendapatan terminal peti kemas 50 persen didapat dari aktivitas bongkar-muat dan 50 persen lainnya dari penumpukan. Penumpukan di sini meliputi semua jenis kargo, termasuk peti kemas. Dengan adanya kebijakan nasional yang melarang penumpukan di container yard (CY) demi mengejar angka dwelling time yang kecil, pendapatan dari usaha penumpukan, dalam hal ini peti kemas, turun drastis, tinggal 20 persen saja. Jadi, utak-atik CHC jelas tak terhindarkan sebagai upaya bertahan hidup.

Dalam catatan saya, isu CHC muncul dalam bisnis terminal peti kemas nasional pada 2006. Saat itu, melalui Menteri Perhubungan (Hatta Rajasa) mengatur tarif CHC sebesar 77 dollar AS per peti kemas 20 kaki. Sementara tarif terminal handling charge atau THC sebesar 95 dolar per peti kemas 20 kaki.

Adapun biaya dokumen atau document fee sebesar Rp 100.000 per bill of lading. Sebelum Hatta meluncurkan kebijakannya itu, tarif masing-masing pos sebesar 93 dolar/20 kaki, 120 dolar /20 kaki dan 10 dolar/bill of lading. Dua tahun setelahnya, komposisi tarif-tarif tersebut seperti ini: CHC 83 dolar/20 kaki dan THC 95 dolar/20 kaki. Biaya dokumen atau BL tetap.

Ada hal yang menarik dari angka-angka itu. Ternyata CHC yang dipungut oleh terminal peti kemas yang beroperasi di pelabuhan Tanjung Priok hari ini lebih rendah dari tarif yang berlaku pada 2006. Makanya ketika petinggi INSA menyatakan, seperti yang dikutip media, bahwa pihaknya bisa memahami rencana kenaikan tarif CHC di pelabuhan tersibuk di Indonesia ada benarnya. Yang juga sama-sama menarik adalah keberadaan THC. Barang ini selalu mengintili CHC. Nilainya selalu lebih besar dari yang pertama.

Apa sebenarnya CHC dan THC itu

Sekadar info, container handling charges (CHC) adalah biaya yang dikenakan oleh pengelola terminal peti kemas kepada pengguna jasanya, yaitu shipping line. Sejak kapal sandar, membongkar muatan hingga menumpuk peti kemas di lapangan penumpukan atau stacking/container yard.

Dalam pelaksanaannya, ketika membayar CHC kepada manajemen terminal peti kemas, pihak pelayaran juga menagihkan THC kepada shipper atau pemilik barang. Di luar itu, pelayaran juga mengenakan surcharge untuk setiap peti kemas, 20 kaki maupun 40 kaki. Boleh dikatakan THC adalah gabungan CHC dan surcharge.

Kendati mencantumkan kata terminal, THC sejatinya tidak ada sangkut paut sama sekali dengan pengelola terminal peti kemas. Pungutan ini dikutip oleh perusahaan pelayaran asing. Penggunaan istilah ini oleh pihak pelayaran asing sering mengakibatkan salah pengertian terhadap pengelola terminal. Shipper mengira ini kerjaannya manajemen terminal. Mari sama-sama dicermati apakah persepsi ini akan mencuat atau dicuatkan dalam diskursus kenaikan CHC kali ini.

Salah satu alasan mengapa pihak pelayaran asing mengenakan THC kepada pemilik barang adalah sebagai biaya pengumpulan dan pengangkutan peti kemas kosong dari dan ke pelabuhan muat (dikenal dengan istilah reposition of empty containers dan dalam bisnis pelayaran lazim dilafalkan repo).

Pelaksanaan pemungutan THC di Indonesia dijalankan oleh pelayaran nasional yang menjadi agen mereka di sini. Celakannya, pelayaran nasional itu tidak jarang menjalankan bisnisnya hanya sebagai pemungut THC ketimbang perusahaan pelayaran yang sebenarnya yang memiliki kapal.

THC juga dimaksudkan untuk menutupi biaya lain-lain yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai akibat, utamanya, kelalaian/kelambatan pemilik barang atau pengelola terminal. Dengan kata lain, THC merupakan biaya-biaya tambahan yang pengenaannya tanpa ada pembicaraan dengan pemilik barang terlebih dahulu. Dikenakannya THC oleh pelayaran asing sepertinya hanya akal-akalan semata. Akumulasi dari THC itu amat sangat besar jumlahnya. Dari pengguna jasa mereka di Indonesia jumlahnya bisa triliunan rupiah sejak 2006.

Muncul pertanyaan, mengapa pelayaran asing tidak menaikkan saja tarif angkut untuk menutupi biaya-biaya mereka ketimbang mengenakan THC? Padahal seperti itulah seharusnya. Pelayaran mesti mendapatkan penghasilan dari freight, bukan dari lainnya. Alan Murphy, head of consultancy Sea Intelligence, pernah mengatakan bahwa sudah sepuluh tahun freight pelayaran peti kemas tidak naik.

Begitu pandemi, mulailah ongkos angkut itu naik. Menurut firma konsultasi Mckinsey, freight pelayaran kontainer sudah naik enam kali lipat dibanding awal 2019. Dengan kenaikan yang ada, pelayaran peti kemas membukukan keuntungan fantastis sepanjang eksistensi mereka. Dilaporkan oleh berbagai media, pelayaran peti kemas membukukan pendapatan sekitar 48,1 miliar dolar hingga trisemester 2021.

Pencapaian itu sembilan kali lipat melebihi pendapatan yang diperoleh dalam periode yang sama pada 2020 sebesar 5,1 miliar dolar. Perolehan spektakuler tersebut mengalahkan penghasilan yang dibukukan oleh FANG (Facebook, Amazon, Netflix, Google). Menariknya, pencapaian pada 2020 itu sendiri sebetulnya sudah luar biasa bagi pelayaran kontainer. Tidak pernah mereka segemilang itu sebelumnya. Diramalkan, bisnis pelayaran peti kemas akan tetap bersinar di tahun 2022, seperti kondisinya saat ini.

Dua hal yang perlu dilakukan

Lantas, apa yang perlu dilakukan di tengah wacana kenaikan CHC? Ada dua langkah yang bisa diupayakan. Pertama, mendesak kalangan pelayaran asing untuk memasukkan THC ke dalam struktur biaya angkut mereka. Kedua, menerbitkan aturan nasional yang bisa mengekang perilaku eksploitatif pelayaran internasional.

Presiden AS, Joe Biden, merupakan salah satu pihak yang sudah mencoba “menertibkan” penerapan kebijakan tarif (terutama berbagai surcharge) yang tidak reasonable oleh pelayaran internasional dengan mengesahkan Ocean Shipping Reform Act 2022.

https://money.kompas.com/read/2022/07/18/120632426/pungutan-chc-vs-thc-di-pelabuhan-peti-kemas

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

BERITA FOTO: Sri Mulyani Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI di Atas 5 Persen

Whats New
Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Ada Isu Biaya Haji Naik, Pegadaian Tawarkan Produk Pembiayaan Arrum Haji

Rilis
Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Cara Daftar BBM Subsidi Pertamina Tanpa Aplikasi dan Syaratnya

Work Smart
BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

BERITA FOTO: Fasilitas Data Center Area31 Resmi Beroperasi

Whats New
PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

PUPR Kebut Pembangunan Akses Jalan di Labuan Bajo Sebelum Pelaksanaan ASEAN Summit

Rilis
IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

IFG Targetkan Proses Migrasi Polis Jiwasraya Bisa Rampung Tahun Ini

Whats New
Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Imbas Merosotnya Bisnis Penjualan Ventilator, Philips akan PHK 6.000 Karyawannya

Whats New
Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Sri Mulyani Yakin Ekonomi RI Tetap Kuat meski IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan

Whats New
Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Menteri Teten: Inkubator Wirausaha Penting untuk Mengembangkan Usaha

Whats New
Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Pastikan Ketersediaan Beras Aman, Mentan SYL: Januari-Maret Ada Overstock 3 Juta Ton

Whats New
Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Kelanjutan Kasus Wanaartha Life, 600 Nasabah yang Mewakili 1.400 Polis Sudah Daftar ke Tim Likuidasi

Whats New
Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Minyakita Langka, ID Food Minta Produsen Genjot Produksi

Whats New
Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Bank Mandiri Salurkan Kredit Rp 1.202 Triliun di 2022, Paling Banyak Segmen Korporasi

Whats New
Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Papan Pemantauan Khusus akan Meluncur Tahun Ini

Whats New
Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan 'Reshuffle'

Dipanggil Jokowi ke Istana, Buwas: Bahas Harga Beras, Bukan "Reshuffle"

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+