PNBP Sektor Perizinan dan Jasa Kelautan Melebihi Target, Ini Sumbernya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan, penyetor Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perizinan dan jasa kelautan atau perikanan terbanyak adalah dari perizinan pelaku usaha.

Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP Victor G. Manoppo mengatakan, pengusaha yang ingin memanfaakan ruang laut harus memenuhi pengajuan permohonan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Jadi setelah Menteri KKP mencanangkan untuk segera memberikan pelayanan terbaik, kami bersama-sama dengan Dirjen lain terutama Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), karena tugas dia menegakkan aturan tingkat kepatuhan, ikut menginventaris," jelas dia setelah Konferensi Pers Capaian Kinerja KKP Semestar I Tahun 2022 di Jakarta, Rabu (20/7/2022).

Ia menambahkan, setelah proses investaris tersebut, pengusaha yang belum mengurus izin usaha diarahkan untuk memenuhi kewajibannya.

"Kami memberikan dan menyampaikan kepada (pelaku usaha) yang bersangkutan, karena itu adalah kewajiban. Kalau mau urus kami akan bantu, kami mengarahkan, jadi dengan itu mereka sadar," imbuh dia.

Victor mengaku, proses tersebut sebetulnya yang banyak mendongkrak pencapaian PNBP sektor perizinan dan jasa kelautan atau perikanan.

Selain itu, PNBP juga disumbang oleh kegiatan konservasi. Misalnya, seorang pengusaha membudidayakan ikan-ikan jenis yang dilindungi, sebut saja eksportir sirip hiu dari jenis tententu. Dari sana, Victor bilang, ada juga PNBP yang ditarik.

Selain itu, PNBP juga dapat ditarik dari pemanfaatan aset-aset yang ada.

Sebagai informasi, PNBP dari sektor perizinan dan jasa kelautan atau perikanan telah terkumpul sebanyak Rp 67,6 miliar pada semester I tahun 2022.

Pencapaian tersebut telah melampaui target PNBP tahun 2022 sebesar Rp 50 miliar.

Victor optimistis jumlah PNBP yang dihasilkan bisa mencapai Rp 100 miliar sampai akhir tahun.