Moeldoko Waspadai Kesenjangan Produktivitas Kebun Kelapa Sawit

Ia mengatakan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat mengalami stagnasi dalam 10 tahun terakhir. Di sisi lain, produktivitas perkebunan sawit milik perusahaan swasta terus mengalami peningkatan.

Moeldoko mengatakan perkebunan rakyat memang berkontribusi signifikan pada produksi nasional, namun angka produktivitas dari perkebunan rakyat masih relatif lebih rendah dibandingkan perkebunan besar swasta.

Menurut catatannya, pada 2010 produktivitas sawit dari perkebunan rakyat sebesar 2,5 ton per hektar (ha), sementara perkebunan besar milik swasta sebesar 2,9 ton per ha. Lalu pada 2021, produktivitas sawit rakyat hanya 2,75 ton per ha, sedangkan produktivitas dari kebun swasta naik menjadi 3,84 ton per ha.

"Ada stagnasi dan rendahnya produktivitas. Selama satu dekade terakhir gap produktivitas antara perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat mengalami pelebaran," ungkapnya dalam webinar Kompas Talks: Kondisi Perdagangan Kelapa Sawit Nusantara, Kamis (21/7/2022).

"Ini perlu kita concern, bahaya kalau gap-nya terlalu tinggi," imbuh Moeldoko.

Lebih lanjut ia mengatakan, dari sisi total luas lahan yang dimiliki petani perkebunan rakyat memang cukup besar yakni 6 juta ha atau 40 persen dari total luas lahan kebun sawit secara nasional yang sekitar 16,3 juta ha. Namun, hasil produksinya tetap lebih rendah dari perkebunan swasta.

Menurut Moeldoko, stagnasi produksi sawit perkebunan rakyat menjadi persoalan kritikal, mengingat peran perkebunan rakyat dalam produksi minyak mentah kelapa sawit (crude palm oil/CPO) nasional cukup tinggi.

Oleh sebab itu, dia meminta agar para petani bisa meningkatkan produksinya. Moeldoko juga mengingkatkan para petani untuk tetap semangat di tengah penurunan harga tandan buah segar (TBS) saat ini. Sebab pemerintah sudah mengambil berbagai kebijakan untuk mendongkrak harga TBS.

Kebijakan tersebut di antaranya kembali membuka keran ekspor CPO dan produk turunannya setelah sempat dilakukan pelarangan, serta menghapus tarif pungutan ekspor CPO dan produk turunannya hingga 31 Agustus 2022. Hal ini diharapkan bisa mendorong ekspor CPO sehingga berdampak pada peningkatan harga TBS.

"Jadi saya mengingatkan teman-teman sekalian jangan sampai ini semakin turun, tidak ada alasan apapun, ini kita harus menjadi waspada," kata dia.

"Juga saya pesan petani harus tetap semangat dalam menghadapi situasi saat ini. Saya paham para petani lemas hadapi situasi ini, tapi ayo semangat jangan turun karena pemerintah juga mengambil langkah," pungkas Moeldoko yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) itu.