Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Seputar Alih Kelola Bandara Halim Perdanakusuma: Perlu Izin Kemenkeu hingga Bantahan Lion Air

Sebelumnya, PT ATS diketahui sebagai anak usaha Lion Air Group, namun, belakangan hal tersebut dibantah oleh perusahaan tersebut.

Lantas, seperti apa fakta-fakta seputar alih kelola Bandara Halim Perdanakusuma dari BUMN ke swasta?

Berikut ini rangkuman Kompas.com

Harus Izin Kemenkeu*

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan, Bandara Halim Perdanakusuma merupakan barang milik negara (BMN) yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk digunakan.

Adapun dalam hal ini penggunaan bandara tersebut dilakukan Kemenhan oleh TNI AU.

Oleh karenanya, alih kelola Bandara Halim Perdanakusuma kepada pihak mana pun baik BUMN dan swasta harus melalui persetujuan Kemenkeu.

"Yang namanya pemanfaatan BMN prinsipnya harus persetujuan Menteri Keuangan sebagai pengelola barang, sementara kementerian atau lembaga itu statusnya pengguna barang. Jadi persertujuannya di Kemenkeu, di bagian DJKN," kata Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Encep Sudarwan dalam diskusi Bincang Bareng DJKN, Jumat (22/7/2022).

Encep mengatakan, pihaknya sudah mengetahui keputusan alih kelola Bandara Halim Perdanakusuma dari PT AP II ke PT ATS.

Karenanya, Kemenkeu akan segera melakukan pertemuan dengan pihak terkait, di antaranya TNI AU dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Jadi terkait masalah, ini ada miss sedikit. Kami mau rapat dulu, kami banyak mendengar di media. Kami akan lakukan rapat dulu dengan mereka untuk melihat duduk persoalannya," kata dia.

Berdasarkan putusan PK MA

TNI AU menjelaskan, keputusan alih pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma ini merupakan tindak lanjut dari putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Peninjauan Kembali MA Nomor 527 / PK/Pdt/2015.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma Indan Gilang Buldansyah mengatakan, atas putusan tersebut, TNI AU memiliki kewajiban menyerahkan lahan seluas 21 hektare atau apa saja yang berdiri di atasnya kepada PT ATS.

Sedangkan AP II memiliki kewajiban untuk menyerahkan penguasaan dan pengelolaan lahan 21 hektare atau apa saja yang berdiri di atasnya kepada PT ATS.

Selanjutnya AP II sebagai pihak yang selama ini melaksanakan pengelolaan operasional Bandara Halim Perdanakusuma akan keluar dari kawasan Bandara Halim Perdanakusuma.

Indan mengatakan, keputusan serah terima pengelolaan bandara juga sudah disepakati bersama PT AP II dan PT ATS.

"Naskah berita acara serah terima akan dilaksanakan pada Kamis (21/7/2022) di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta," kata Indan dalam keterangan tertulis, Kamis.

Pengelola baru bukan Lion Air Group

Dikaitkan dengan PT ATS, Lion Air Group buka suara atas ramainya pemberitaan tersebut.

Corporate Communications Strategic of Lion Air Group, Danang Mandala Prihantoro menegaskan, PT ATS tak lagi menjadi bagian dari anak perusahaan Lion Air Group sejak Desember 2020.

"Lion Air menyatakan PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS) tidak lagi menjadi bagian dari Lion Air Group

sejak Desember 2020," kata Danang dalam keterangan tertulis, Jumat (22/7/2022).

Danang mengatakan, pihaknya tidak terlibat dan tidak memiliki hubungan dalam pengelolaan Bandara Halim Perdanakusuma.

"Hal-hal yang terkait dengan pengoperasian Bandar Udara Internasional Halim Perdanakusuma berdasarkan perkembangan berita dan informasi, dipersilakan untuk konfirmasi dengan pihak PT Angkasa Transportindo Selaras (ATS)," ujarnya.

PT ATS buka suara

Faktanya, PT ATS merupakan anak perusahaan PT Whitesky Airport Asia, yang merupakan milik Whitesky Group yang dipimpin oleh Denon Prawiraatmadja.

Denon menegaskan, saat ini pemegang konsesi Bandara Halim Perdanakusuma adalah PT ATS.

“Dimana penguasaan aset BMN seluas 21 ha milik TNI-AU adalah PT ATS berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) nomer 527/PK/PDT/2015,” ujarnya dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (23/7/2022).

Denon mengatakan, saat ini Bandara Halim tengah dilakukan perampungan pengerjaan landasan atau runway.

Selain itu, PT ATS juga sedang mempersiapkan proses pengembangan dalam pembangunan Terminal di Bandara Halim Perdanakusuma.

Lebih lanjut, Denon mengatakan, saat ini merupakan masa transisi setelah tidak beroperasinya PT AP II di Bandara Halim Perdanakusuma.

“Dan terhadap aset PT Angkasa Pura II (Persero) yang masih berada didalam area bandara Halim Perdanakusuma tetap dimiliki PT Angkasa Pura II (Persero). Sementara pengendalian kegiatan di Bandara Halim Perdanakusuma berada dibawah Komandan Lanud Halim Perdanakusuma,” jelasnya.

https://money.kompas.com/read/2022/07/25/074000626/seputar-alih-kelola-bandara-halim-perdanakusuma--perlu-izin-kemenkeu-hingga

Terkini Lainnya

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Kemenhub Tambah 10.000 Kuota Mudik Gratis 2024 Menggunakan Bus

Whats New
CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

CKB Logistics Optimalkan Bisnis Melalui Kargo Udara

Whats New
Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Angkutan Lebaran 2024, Kemenhub Siapkan Sarana dan Prasarana Transportasi Umum

Whats New
Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke