China Minta APBN RI Tanggung Bengkak Biaya Kereta Cepat, Ini Klarifikasi Pemerintah

KOMPAS.com - China Development Bank (CDB) meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Ini seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek kereta cepat tersebut.

Proyek tersebut mengalami cost overrun 1,176 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16,8 triliun. Masalah ini pula yang membuat proyek ini bisa terancam kembali molor, dari awalnya selesai di tahun 2019 direvisi menjadi pertengahan 2023.

Pembengkakan biaya terjadi karena beberapa hal seperti pembongkaran dan pembangunan ulang sejumlah pilar beton akibat kesalahan struktur, pemindahan sejumlah infrastruktur, hingga masalah pembebasan lahan.

Kementerian Koordinator Perekonomian melalui juru bicaranya, Alia Karenina, memberikan klarifikasi terkait permintaan pihak China agar APBN ikut membantu masalah keuangan PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

"Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diperkirakan akan mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan cost overrun sebesar 1,176 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16,8 triliun," terang Alia dalam keterangan resminya, Sabtu (30/7/2022).

Meskipun ada permintaan agar menggunakan APBN menanggung cost overrun, sambung Alia, tak lantas permohonan tersebut bisa serta merta disetujui pemerintah Indonesia.

Permintaan pihak China dan KCIC tersebut masih harus dibahas. Penggunaan APBN juga perlu persetujuan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara.

"PT KCIC meminta Indonesia mengambil bagian untuk membayar cost overrun. Permintaan ini tidak serta merta langsung disetujui pemerintah dan masih akan dilakukan pembahasan untuk memastikan jika memang pemerintah turut menanggung beban cost overrun, maka itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Alia.

Ia menegaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan China melalui PT KCIC, serta didanai oleh pinjaman dari CDB.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian, Wahyu Utomo mengatakan, ada permintaan agar APBN pemerintah Indonesia ikut menanggung pembengkakan biaya Kereta Cepat Jakarta Bandung.

"Ada permintaan karena cost overrun ini agar di-cover oleh pemerintah Indonesia. Terkait hal ini, teman-teman dari Kementerian Keuangan baru membahas yang merupakan bagian kewajiban kami untuk kontribusi dalam pembangunan, bukan cost overrun," jelas Wahyu Utomo.

Selain itu, soal masalah pembengkakan biaya, masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi apakah nanti bisa pemerintah ikut andil menalangi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi sempat beberapa kali menegaskan kalau proyek Kereta Cepat Jakarta adalah murni business to business (b to b) dan berjanji tak akan menggunakan dana APBN sepeser pun.

Meski masih mengklaim b to b, pemerintah sudah memutuskan untuk menyuntik duit APBN Rp 4,1 triliun ke proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung melalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT KAI (Persero).

Menurutnya, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian bersama Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi terus memonitor dengan ketat proyek ini.

Progres pembangunan konstruksi fisik Kereta Cepat Jakarta Bandung juga terus dikebut. Meski diakui, target penyelesaiannya molor beberapa kali.

"Mungkin yang sedang dikerjakan adalah di depo-nya. Stasiun-stasiunnya kereta cepat juga sudah mulai dikerjakan," ungkap Wahyu.

Tanggapan KCIC

PT KCIC selaku pemilik proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung menyatakan masih menunggu keputusan pemerintah soal penggunaan dana APBN.

Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry mengatakan, besaran pembiayaan pembengkakan tersebut merupakan keputusan komite kereta cepat yang diketuai oleh Kemenko Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) dan beranggotakan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan hingga Kementerian Perhubungan.

Ia mengatakan besaran pembiayaan tersebut harus melalui reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Ini sesuai dengan Pepres Nomor 93 Tahun 2021. Hingga saat ini kami PT KCIC masih menunggu keputusan tersebut," kata Rahadian saat dihubungi.

Rahadian juga mengatakan mengenai sumber pembiayaan pembengkakan tersebut, hal tersebut masih dalam tahap negosiasi antara pemegang saham BUMN dan China.

"Sehingga kami belum bisa berkomentar lebih jauh," ujarnya.

Lebih lanjut Rahadian mengatakan, hingga saat ini proyek KCJB ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2023.

"Kami bersama kontraktor saat ini terus mengupayakan percepatan pembangunan dan persiapan operasional untuk memenuhi target tersebut," ucap dia.