Pemerintah Diminta Tak Perlu Tanggung Pembengkakan Biaya Proyek Kereta Cepat

Ia menolak penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai beban pembengkakan biaya dari proyek infrastruktur kerja sama BUMN Indonesia dan China itu.

"Jangan terjebak mau menggelontorkan dana APBN untuk menanggung pembengkakan biaya," ucapnya dalam siaran pers, Jumat (5/8/2022).

Amin menilai ada sejumlah kejanggalan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sejak proposal proyek disampaikan China pada pertengahan Agustus 2015. China ketika itu, menawarkan biaya proyek yang lebih murah dibanding Jepang dan menjanjikan proyek dikerjakan secara business to business (B2B) tanpa perlu jaminan pemerintah.

Seiring pembangunan proyek berjalan, justru membuat Pemerintah Indonesia terjebak pada dilema. Apabila proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini tetap dilanjutkan maka risiko beban utang yang makin besar.

Begitu pula keputusan menghentikan proyek, risikonya mangkrak namun tetap membayar utang yang sudah terlanjur berjalan. Politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai untuk menghentikan proyek tersebut juga sulit.

Selain karena sudah terlanjur menggunakan dana sangat besar, pengerjaan proyek ini sudah melebihi 80 persen.

"Sejak awal studi kelayakan dilakukan pihak China sangat aneh jika mereka tidak mampu mendeteksi potensi pembengkakan biaya tersebut," ujar Amin.

"Apakah ini karena kredibilitas dan kualitas studi kelayakan yang rendah atau sebuah jebakan agar proyek rugi tersebut tetap berjalan," pungkasnya.

Sebelumnya, pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal ditambal dengan kucuran dana dari Kas Negara. Usulan PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2022 sebesar Rp 4,1 triliun telah disetujui Komisi VI DPRI RI.

VP Public Relations KAI Joni Martinus menyampaikan, PMN tersebut akan digunakan untuk memperkuat KAI dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek Kereta Jakarta-Bandung yang awalnya ditargetkan selesai pada 2019, kini molor menjadi tahun 2023.

Proyek ini pun mengalami pembengkakan biaya yang berpotensi membebani keuangan negara. Sesuai proposal dari Pemerintah China, mega proyek ini mulanya diperhitungkan membutuhkan biaya Rp 86,5 triliun dan haram menggunakan duit APBN. Kini biaya proyek menjadi Rp 114,24 triliun alias membengkak Rp 27,09 triliun, dana sebesar itu tentu tak sedikit.