Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

RI Jadi Negara Pertama Pengguna Kereta Cepat Impor Made in China

KOMPAS.com - PT Kereta Cepat Indonesia china (KCIC) mulai mendatangkan rangkaian Electric Multiple Unit (EMU) atau kereta untuk proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), dari China menuju Indonesia.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menyatakan, kereta yang dikirim ini merupakan ekspor perdana China ke luar negeri. Dengan kata lain, Indonesia ada pelanggan dan pengguna kereta cepat buatan China.

Dwiyana mengatakan, pengiriman rangkaian kereta cepat juga akan jadi kado saat momen HUT RI. Proyek ini sendiri sebagian besar didanai utang dari Beijing melalui China Development Bank (CDB).

"Hari ini pengiriman EMU perdana, EMU dan CIT (Comprehensive Inspection Train) ini akan menandai satu sejarah karena ini adalah pertama kalinya pengiriman EMU kereta api cepat dari Tiongkok ke luar negeri," kata Dwiyana dikutip dari Kompas TV, Sabtu (6/8/2022).

Adapun kereta tersebut diproduksi oleh CRRC Sifang, Qingdao, Provinsi Shandong, China. Sebanyak 11 rangkaian kereta telah selesai diproduksi pada awal April tahun ini.

Lanjut Dwiyana, impor kereta cepat dari China ini juga bisa dianggap sebagai kado kemerdekaan Indonesia ke-77. Rangkaian kereta ini nantinya akan digunakan untuk jalur dari Halim (Jakarta Timur) menuju Bandung yang stasiunnya berada di Padalarang dan Tegalluar. 

"Dan ini akan menjadi hadiah yang spesial dari kita semua keluarga besar proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung untuk negara Indonesia yang akan merayakan hari kemerdekaan ke-77 yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 2022," ujarnya.

Tak cuma EMU, sebelumnya satu unit Comprehensive Inspection Train (CIT) atau kereta inspeksi juga sudah rampung diproduksi. Sebelum dikirim ke Indonesia, 12 rangkaian kereta ini telah menyelesaikan static test dan dynamic test.

China minta APBN tanggung bengkak biaya

Sebelumnya, pihak China meminta pemerintah Indonesia turut menanggung pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung. Ini seiring terjadinya kelebihan biaya atau cost overrun dalam pengerjaan konstruksi proyek kereta cepat tersebut.

Proyek tersebut mengalami cost overrun 1,176 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16,8 triliun. Masalah ini pula yang membuat proyek ini bisa terancam kembali molor, dari awalnya selesai di tahun 2019 direvisi menjadi pertengahan 2023.

Pembengkakan biaya terjadi karena beberapa hal seperti pembongkaran dan pembangunan ulang sejumlah pilar beton akibat kesalahan struktur, pemindahan sejumlah infrastruktur, hingga masalah pembebasan lahan.

Kementerian Koordinator Perekonomian melalui juru bicaranya, Alia Karenina, memberikan klarifikasi terkait permintaan pihak China agar APBN ikut membantu masalah keuangan PT KCIC.

"Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) diperkirakan akan mengalami pembengkakan biaya (cost overrun). Review Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memperkirakan cost overrun sebesar 1,176 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 16,8 triliun," terang Alia dalam keterangan resminya.

Meskipun ada permintaan agar menggunakan APBN menanggung cost overrun, sambung Alia, tak lantas permohonan tersebut bisa serta merta disetujui pemerintah Indonesia.

Permintaan pihak China dan KCIC tersebut masih harus dibahas. Penggunaan APBN juga perlu persetujuan Menteri Keuangan sebagai bendahara negara.

"PT KCIC meminta Indonesia mengambil bagian untuk membayar cost overrun. Permintaan ini tidak serta merta langsung disetujui pemerintah dan masih akan dilakukan pembahasan untuk memastikan jika memang pemerintah turut menanggung beban cost overrun, maka itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Alia.

Ia menegaskan, proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) dan merupakan proyek investasi antara konsorsium Indonesia dan China melalui PT KCIC, serta didanai oleh pinjaman dari CDB.

https://money.kompas.com/read/2022/08/06/201045726/ri-jadi-negara-pertama-pengguna-kereta-cepat-impor-made-in-china

Terkini Lainnya

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke