Salin Artikel

Buruh Tembakau Surati Jokowi, Memohon Revisi Aturan Pengendalian Rokok Dihentikan

Para buruh tembakau ini memohon agar pemerintah menghentikan segala bentuk proses penyusunan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP 109/2012).

Usulan revisi ini, di antaranya, mengandung klausul pembesaran gambar peringatan kesehatan dari 40 persen menjadi 90 persen, larangan total iklan rokok, dan lainnya. Revisi PP 109/2012 dinilai akan mengancam keberlangsungan kerja dan penghasilan para anggota buruh tembakau yang bergantung pada industri hasil tembakau (IHT).

"Semoga Bapak Presiden bisa melindungi kami dengan segera menghentikan rencana revisi PP 109/2012. Kami juga berharap proses penyusunan regulasi yang berkaitan dengan industri hasil tembakau dapat dilakukan secara adil dan transparan," ujar Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto dalam keterangan tertulis, Senin (8/8/2022).

Sudarto menambahkan, rencana revisi PP 109/2012 tidak memikirkan dampak negatif bagi para pekerja di ekosistem IHT. Dari total 227.579 orang pekerja yang tergabung dalam FSP RTMM-SPSI, sebanyak 143.690 adalah pekerja di IHT. Mayoritas para pekerja berasal dari segmen sigaret kretek tangan.

Oleh karena itu, FSP RTMM-SPSI terus memohon perlindungan kepada pemerintah agar menjaga keberlangsungan IHT. Sebagai sektor padat karya, IHT telah menyerap tenaga kerja 6 juta penduduk Indonesia dari hulu hingga ke hilir.

"Faktanya, sampai saat ini tidak ada upaya nyata untuk menyediakan pengganti lapangan kerja yang nilai upahnya sama dengan IHT. Pimpinan Pusat FSP RTMM-SPSI mewakili pimpinan daerah di 15 provinsi, pimpinan cabang di 56 kabupaten/kota, dan pimpinan unit kerja di 456 perusahaan di seluruh Indonesia, akan terus memperjuangkan nasib para anggota kami," ungkapnya.

Lebih lanjut kata dia, FSP RTMM-SPSI tidak anti regulasi. Serikat pekerja ini paham bahwa regulasi berguna bagi peningkatan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia. Akan tetapi, regulasi yang disusun seharusnya adil dan transparan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Buruh tembakau juga mengingatkan agar pemerintah bebas dari intervensi pihak manapun dalam membuat peraturan yang menyangkut kehidupan masyarakat banyak.


Portal resmi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) mengumumkan bahwa pada 27 Juli 2022 telah diselenggarakan uji publik atau sosialisasi revisi PP 109/2012. Sudarto mengatakan uji publik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum.

Lantaran FSP RTMM-SPSI tidak pernah dilibatkan dalam perumusan revisi aturan tersebut dan bahkan tidak diundang pada forum uji publik digelar oleh Kemenko PMK. Padahal, kata Sudarto, FSP RTMM-SPSI sebagai pihak yang berkaitan langsung dengan industri hasil tembakau, seharusnya dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan apa pun yang menyangkut IHT.

Perlakuan diskriminatif yang diterima FSP RTMM-SPSI juga memperkuat adanya indikasi intervensi dari kelompok-kelompok yang mengatasnamakan kesehatan. Pasalnya, para pendukung revisi ini telah memiliki rancangan revisi PP 109/2012, dan bahkan bisa bergabung untuk menghadiri uji publik secara daring maupun luring.

Upaya intervensi ini akan menekan keberlangsungan dan pertumbuhan IHT yang merupakan sawah ladang ratusan ribu anggota FSP RTMM-SPSI.

"Kami adalah pihak terdampak namun malah tidak dilibatkan dalam proses penyusunan pengendalian kebijakan di IHT. Sejauh ini, kami lebih sering dianggap sebagai pelengkap dan penderita yang harus menerima apapun dampak regulasi yang dibuat bagi hidup dan penghidupan kami. Padahal, kami adalah warga negara Indonesia yang membayar pajak dan ikut memberikan sumbangan bagi pendapatan negara melalui cukai dan pajak rokok maupun makanan serta minuman," ungkap Sudarto.

https://money.kompas.com/read/2022/08/08/153000426/buruh-tembakau-surati-jokowi-memohon-revisi-aturan-pengendalian-rokok

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lowongan Kerja BUMN PT Indra Karya untuk Lulusan S1 Akuntansi, Cek Kualifikasinya

Lowongan Kerja BUMN PT Indra Karya untuk Lulusan S1 Akuntansi, Cek Kualifikasinya

Work Smart
Belum Cukupi untuk Biaya Sewa Rumah hingga Transportasi, Buruh Tolak Kenaikan UMP Sejumlah Daerah

Belum Cukupi untuk Biaya Sewa Rumah hingga Transportasi, Buruh Tolak Kenaikan UMP Sejumlah Daerah

Whats New
Tantangan dan Kendala dalam Mendorong UMKM 'Go Digital'

Tantangan dan Kendala dalam Mendorong UMKM "Go Digital"

Whats New
Kementerian ESDM Dorong Revisi UU Migas Rampung Tahun Depan

Kementerian ESDM Dorong Revisi UU Migas Rampung Tahun Depan

Whats New
Butuh Modal Kerja dan Transformasi Digital, Bank UOB Bakal Genjot Pertumbuhan UMKM

Butuh Modal Kerja dan Transformasi Digital, Bank UOB Bakal Genjot Pertumbuhan UMKM

Whats New
Kemenperin Harap Perluasan Pabrik ABC Mampu Buka Lapangan Kerja

Kemenperin Harap Perluasan Pabrik ABC Mampu Buka Lapangan Kerja

Whats New
Hingga 17 Oktober 2022, Realisasi Penerimaan Pungutan OJK Rp 5,77 Triliun

Hingga 17 Oktober 2022, Realisasi Penerimaan Pungutan OJK Rp 5,77 Triliun

Whats New
Indonesia Gandeng Inggris untuk Dorong Pencapaian Target Reduksi Emisi GRK

Indonesia Gandeng Inggris untuk Dorong Pencapaian Target Reduksi Emisi GRK

Whats New
Menteri PUPR: Minat Investasi di IKN Nusantara Naik 25 Kali Lipat

Menteri PUPR: Minat Investasi di IKN Nusantara Naik 25 Kali Lipat

Whats New
Rupiah Melemah Terpapar Sentimen Lonjakan Covid-19 di China

Rupiah Melemah Terpapar Sentimen Lonjakan Covid-19 di China

Whats New
BPOM Sebut Galon Mengandung BPA Perlu Segera Dilabeli

BPOM Sebut Galon Mengandung BPA Perlu Segera Dilabeli

Whats New
Percepat Pembangunan Hunian ASN, Menteri PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp 12,7 Triliun

Percepat Pembangunan Hunian ASN, Menteri PUPR Minta Tambahan Anggaran Rp 12,7 Triliun

Whats New
Kementan Dukung Pembangunan RJIT Sepanjang 155 Meter di Pariaman Timur

Kementan Dukung Pembangunan RJIT Sepanjang 155 Meter di Pariaman Timur

Whats New
Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta 2023 Jadi Rp 4,9 Juta

Naik 5,6 Persen, UMP DKI Jakarta 2023 Jadi Rp 4,9 Juta

Whats New
Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Mendag Minta UMKM Ikuti Tren Ekonomi Digital dan Ekonomi Hijau

Whats New
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.