Tesla Pilih Beli Nikel Indonesia Lewat 2 Perusahaan China, Apa Keuntungan buat RI?

Namun kabar terbarunya, saat ini, Tesla justru tertarik membeli bahan baku nikel yang berada di Morowali, Sulawesi Tengah. Pembelian bahan baku nikel ini pun Tesla melakukan teken kontrak dengan dua perusahaan pemasok baterai asal China, Zhejiang Huayou Cobalt Co dan CNGR Advanced Material Co.

Kedua perusahaan China ini diketahui juga telah berdiri di Indonesia.

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi sebelumnya mengungkapkan bahwa CEO Tesla Inc Elon Musk telah mengirimkan timnya ke Indonesia.

Hal itu dilakukan setelah Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menawarkan nikel Indonesia saat bertemu dengan Elon Musk di AS beberapa waktu lalu.

Hal tersebut untuk memenuhi bahan baku pengembangan kendaraan berbasis listrik atau electric vehicle (EV) yang menjadi produk andalan Tesla.

"Sebagai follow up, Tesla sudah mengirimkan enam orang tim dari Tesla yang berkunjung ke Indonesia dan melakukan pembahasan-pembahasan yang terkait," kata Jodi kepada Kompas.com, pada Rabu (11/5/2022).

Ketertarikan Tesla sebatas beli nikel RI

Luhut mengungkapkan bahwa Tesla Inc telah menandatangani kontrak pembelian nikel dari 2 perusahaan yang ada di Indonesia. Menurut Luhut, dengan membeli bahan baku nikel RI saja merupakan langkah awal positif.

Setelah pada 2021 lalu, Pemerintah Indonesia terus merayu hingga melakukan penandatanganan non-disclosure agreement (NDA) dengan Tesla. Namun faktanya kesepakatan itu berakhir dengan kegagalan.

"Tapi mereka sudah membeli, nah itu yang bagus, dua produk dari Indonesia. Dari Huayou, satu lagi dari mana, dia sudah tandatangan kontrak untuk lima tahun. Jadi dia (Tesla) sudah mulai masuk di situ, tahap pertama sudah masuk," ujarnya.

Adapun nilai kontrak pembelian nikel tersebut senilai 5 miliar dollar AS atau setara Rp 74,5 triliun (kurs saat ini Rp 14.900).

"Nanti kami lihat lagi untuk membuat lithium baterai dia. Lokasinya di Morowali, karena ada berapa belas industri di sana. Dia sudah engage di sana. Kontrak dia (Tesla) mungkin sekitar 5 miliar dollar AS," ucapnya.

Namun terkait rencana Tesla untuk membangun pabrik otomotif berbasis listrik di Tanah Air, Luhut mengatakan pihaknya masih melakukan negosiasi. "Tesla ini kami masih negosiasi terus. Karena Tesla ini masih sibuk dengan dalam negeri dia, dengan masalah Twitter dan sebagainya," kata Luhut.

Keuntungan Indonesia

Lantas apa untungnya bagi RI atas kesepakatan Tesla dengan suplier baterai asal China tersebut? Pihak Kementeriaan Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenkomarves) menjawab sepintas keuntungan yang didapatkan dari teken kontrak beli nikel tersebut.

"Kan pabriknya di Indonesia, tenaga kerjanya orang Indonesia, pajaknya bayar di Indonesia meskipun perusahaannya Tiongkok," ujar Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto.

Dikutip dari Bloomberg, Zhejiang Huayou Cobalt Co dan CNGR Advanced Material Co menandatangani perjanjian harga dengan Tesla, perusahaan raksasa kendaraan listrik milik Elon Musk, untuk pasokan hingga pertengahan dekade ini.

Kesepakatannya adalah untuk bahan prekursor terner, koktail kimia yang merupakan kunci untuk menyimpan energi dalam baterai lithium-ion. Pengumuman itu datang ketika Tesla mencari logam baterai dalam menghadapi kekurangan yang membayangi pabrikan mobil listrik itu.

Melecehkan?

Namun kesepakatan Tesla dengan dua perusahaan China yang berdiri di Indonesia, yakni Zhejiang Huayou Cobalt Co dan CNGR Advanced Material Co dinilai melecehkan Indonesia.

Ekonom Konstitusi Defiyan Cori menyebutkan, Tesla seharusnya melakukan perjanjian langsung dengan Pemerintah Indonesia lantaran sumber daya alam salah satunya nikel merupakan kuasa RI.

"Penandatanganan kontrak pembelian nikel antara Tesla dengan dua supplier asal China, Huayou dengan CNGR ini jelas melecehkan posisi Indonesia sebagai pemilik sumber daya mineral atau bahan bakunya. Padahal, kedua perusahaan RRC itu telah membangun pabriknya di Indonesia, yang seharusnya ada klausul pelarangan menjual kembali komoditas nikel ini kepada pihak lain," ungkap Defiyan.

Selain itu secara ekonomi, Pemerintah Indonesia menurutnya jelas dirugikan atas selisih harga jual penjualan dengan harga pokok produksi komoditas nikel. "Seharusnya potensi nilai tambah produksi dari hasil penjualan itu bisa lebih besar diperoleh di Tanah Air, dibandingkan dengan penjualan ke Tesla," ucap Defiyan.

Defiyan bilang, perlu dicermati juga dengan seksama materi kontrak kerja sama pembangunan pabrik pengolahan nikel antara Pemerintah RI dengan kedua perusahaan China tersebut, apakah posisi mereka menunjukkan suatu tindakan wanprestasi atau ada unsur manipulasi dan korupsi serta kolusi dengan pejabat penandatanganan kontraknya.

"Meskipun kedua perusahaan itu membayar pajak kepada pemerintah Indonesia, namun penjualan bahan baku nikel yang dilakukan oleh perusahaan China tersebut tidak dibenarkan secara konstitusional," ujarnya.