Mentan Peringatkan Harga Mi Instan Melejit, Sarankan Makan Singkong

KOMPAS.com - Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengingatkan adanya kemungkinan harga mi instan naik di pasaran sampai tiga kali lipat dalam waktu dekat. Penyebabnya adalah impor gandum dari Rusia dan Ukraina terganggu.

Perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina telah mendorong negara-negara di dunia menghadapi ancaman krisis pangan, termasuk sulitnya mendapatkan gandum. Menurut Syahrul, ada 62 negara yang terganggu pasokan pangannya akibat ketegangan geopolitik dua negara itu.

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu bilang, saat ini terdapat kurang lebih 180 juta ton gandum di Ukraina tidak bisa keluar negara. Sementara Indonesia menjadi salah satu negara yang bergantung pada impor gandum.

"Jadi hati-hati yang makan mi banyak dari gandum, besok harganya 3 kali lipat itu, maafkan saya, saya bicara ekstrem saja ini," ujar SYL dikutip pada Rabu (10/8/2022).

Menurut dia, gandum memang masih tersedia. Namun harganya dipastikan sudah melonjak tinggi karena jadi rebutan banyak negara.

Karena kondisi sulit itu pula, SYL menyarankan masyarakat Indonesia mulai mengonsumsi sumber makanan lain pengganti gandum, terutama yang bisa diproduksi massal di Indonesia seperti singkong hingga sorgum.

"Ada gandumnya, tetapi harganya akan mahal bangat. Sementara kita impor terus ini, kalau saya jelas tidak setuju, apapun kita makan saja, seperti singkong, sorgum, sagu," ungkap SYL.

Perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan kendala konektivitas yang besar terhadap komoditas gandum dan juga pupuk.

Selain masalah gandum, SYL juga mengatakan, efek dari konflik global tersebut membuat distribusi pupuk ke Indonesia tersendat. Sementara Indonesia juga tercatat menjadi importir pupuk dari Rusia maupun Ukraina.

Hal ini dinilai akan membuat harga pupuk menjadi mahal, sehingga pemerintah bakal mengurangi pupuk subsidi. Oleh sebab itu, ia juga meminta petani hingga akademisi untuk mau memanfaatkan pupuk organik.

"Kalau tunggu pupuk subsidi pasti tidak bisa itu, kita adaptasi dengan cara kita, banyak orang yang sukses tanpa menggunakan pupuk subsidi," kata SYL.

"Semua kearifan lokal misalnya air dicampur terasi terasi dicampur doa ternyata hasilnya bagus. Jangan tunggu pupuk turun yang ada di dunia adalah krisis pupuk," kata dia lagi.

Alternatif sorgum

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri berkali-kali menegaskan rencananya agar Indonesia bisa mengurangi impor gandum maupun jagung. Gandum bisa digantikan dengan komoditas tanaman yang bisa dibudidayakan di Tanah Air.

"Saya perintahkan kepada gubernur dan bupati untuk betul-betul memastikan berapa luasan lahan yang bisa dipakai untuk menanam sorgum sehingga kita tidak bergantung kepada gandum, tidak bergantung pada jagung dari impor," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers melalui video yang diunggah akun YouTube Sekretariat Presiden seperti dikutip dari Antara.

Jokowi menjelaskan lahan di Kabupaten Sumba pernah ditanami jagung, namun kurang produktif. Oleh sebab itu lahan dialihkan pada tanaman biji-bijian sorgum.

Saat ini luas lahan sorgum di Kabupaten Sumba Timur mencapai 60 hektare dengan produktivitas sebesar 5 ton per hektare.

Meski masih tergolong uji coba, petani dapat menghasilkan pendapatan sekitar Rp 50 juta per hektare dalam satu tahun atau Rp 4 juta lebih per bulan.

Jokowi pun telah memerintahkan Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Bupati Sumba Timur Khristofel Praing untuk memperluas lahan yang bisa ditanami sorgum.

"Kita akan perbesar tanaman sorgum ini di Provinsi NTT dengan harapan kita miliki alternatif pangan dalam rangka (mengatasi) krisis pangan dunia. Kalau kita ada berlebih, ada stok, justru ini yang akan kita ekspor," kata Jokowi.

Adapun tanaman sorgum dinilai menjadi alternatif sumber pangan selain beras dan jagung, guna menghadapi krisis pangan.

Sebelumnya sejak pandemi Covid-19 merebak, Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO) telah memperingatkan agar setiap negara memiliki rencana dalam menjaga kelancaran rantai pasok makanan demi mengantisipasi potensi krisis pangan.

(Penulis: Elsha Catherina | Editor: Akhdi Martin Pratama)