Nilai Ekspor IKM Fasilitas KITE Capai Rp 488,34 Miliar hingga Juli 2022

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC Kemenkeu) mengungkapkan, sebanyak 120 industri kecil dan menengah (IKM) telah memanfaatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) hingga 31 Juli 2022.

Nilai ekspor 120 IKM dengan fasilitas KITE itu tercatat mencapai 32,88 juta dollar AS atau setara Rp 488,35 miliar (asumsi kurs Rp 14.850). Realisasi itu naik 68,22 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar 19,54 juta dollar AS.

Direktur Fasilitas Kepabeanan DJBC Kemenkeu Untung Basuki mengatakan, pemerintah fasilitas KITE pada IKM dilakukan karena pemerintah tidak hanya mendukung perusahaan berskala besar, tapi juga mendorong pengembangan industri kecil dan menengah.

"KITE IKM ini kami berikan karena kami tidak hanya berpihak ke perusahaan besar tapi juga mendorong IKM,” ujarnya di Bandung, Jawa Barat, Rabu (10/8/2022).

KITE IKM adalah insentif fiskal yang diberikan pemerintah berupa pembebasan bea masuk serta bebas pungutan PPN dan PPnBM kepada barang impor (bahan baku) yang akan diolah dan diekspor.

Ia menuturkan, 120 IKM penerima manfaat KITE itu meliputi 21 industri kecil, 98 industri menengah, dan 1 konsorsium KITE IKM yaitu badan usaha yang dibentuk oleh gabungan IKM atau IKM yang ditunjuk oleh beberapa IKM dalam satu sentra.

Konsorsiumitu dapat pula berupa koperasi yang melakukan kegiatan impor dan/atau pemasukan barang milik IKM anggota konsorsium KITE maupun ekspor dan/atau penyerahan produksi IKM.

Berdasarkan sektor usahanya, 120 IKM itu terdiri atas industri dengan produsen furnitur, 27 industri produsen barang kerajinan, serta 19 industri produsen tekstil, pakaian jadi, dan aksesoris.

Selain itu, mencakup 13 industri produsen rambut palsu dan bulu mata palsu, 7 industri olahan makanan dan minuman, serta 18 industri produsen barang lainnya.

Sedangkan menurut sebarannya, 2 IKM KITE berada di Sumatera Utara, 1 di Kalimantan Barat, 1 di Jakarta, 4 di Banten, 19 di Jawa Barat, 16 di Yogyakarta, 2 di Jawa Timur, 56 di Jawa Tengah, 17 di Bali, dan 1 di Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Jawa Barat Yusmariza menambahkan, dalam upaya meningkatkan ekspor IKM di Jawa Barat, pihaknya membuat inovasi rumah solusi ekspor-impor yang sudah berjalan sejak 2019.

Ia menjelaskan, rumah solusi itu dibentuk sebagai wuju sinergi dan saling membantu dalam penyelenggaraan kegiatan bidang pelayanan publik guna mendorong peningkatan investasi dan ekspor di Jawa Barat.

Rumah solusi ekspor-impor akan mencakup sektor pemerintahan dan asosiasi pelaku usaha terkait penerbitan perizinan atau rekomendasi.

"Kami ingin ada satu rumah solusi yang dampaknya bagi IKM yakni simplifikasi layanan, kemudahan, serta hemat waktu dan biaya," tutup dia.