Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Memulihkan Rantai Pasok Pangan Halal

Namun, mampukah potensi industri halal, yang digadang-gadangkan memiliki nilai transaksi melebihi 2 triliun dolar AS, berperan penting dalam mememasok kebutuhan ratusan juta penduduk Indonesia, bahkan dunia?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, salah satu alternatif yang seharusnya mendapatkan perhatian pemerintah adalah memberdayakan UMKM halal yang berada di ujung tombak dalam membantu pemenuhan rantai pasok halal dalam negeri.

Di tengah ancaman krisis pangan dunia, terlalu berisiko ketika sangat bergantung pada perdagangan internasional untuk memenuhi stok pangan lokal.

Pemulihan ekonomi harus menjangkau semua pelaku usaha termasuk kecil dan mikro, bahkan ultra mikro.

Tak hanya itu, pemulihan seharusnya juga menyentuh industri halal terutama pelaku usaha kecil dan mikro.

Di lain kesempatan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa pemerintah sepakat untuk tidak memungut biaya sertifikasi halal bagi jutaan usaha kecil dan mikro (UKM).

Jika kebijakan-kebijakan tersebut diimplementasikan dengan benar, maka kebijakan stimulus ekonomi dan pembebasan biaya sertifikasi halal diharapkan dapat memperkuat UMKM halal sehingga meningkatkan kapasitas mereka dan mempercepat pemulihan rantai pasok halal domestik.

Asosiasi Federasi Muslim Brasil mengatakan bahwa rata-rata belanja negara di seluruh dunia terus meningkat selama masa pandemi. Namun, impor produk protein halal sertifikasi, seperti dagaing sapi halal, melambat di berbagai belahan dunia.

Jumlah sertifikasi halal juga mengalami penurunan selama 1 tahun terakhir. Sertifikasi halal negara-negara Arab dan Asia Pasifik menurun 5 persen dari tahun lalu.

Menariknya, China satu-satunya negara Asia yang mengalami peningkatan jumlah sertifikasi halal sebesar 10ri tahun lalu.

Data tersebut mengindikasikan bahwa kemungkinan akan ada tren peningkatan sertifikasi dan konsumsi produk-produk halal di negara-negara non-Islam pascapandemi berakhir.

Fakta tersebut menggambarkan dengan jelas bahwa efek negatif COVID-19 begitu terasa bagi pasokan produk halal dunia, sehingga semua pihak termasuk negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu merumuskan alternatif, strategi dan mekanisme untuk tetap menjaga pertumbuhan pasar halal secara berkelanjutan.

Bila perlu Indonesia dan beberapa negara OKI lainnya dapat menginisiasi Halal Free Trade Agreement (HFTA) sebagai langkah bersama menjaga rantai pasok halal di seluruh dunia, sehingga ke depannya setiap negara memiliki mekanisme perdagangan eksternal yang aman ketika terjadi krisis pangan halal.

Selain itu, masalah jangka pendek yang segera harus di atasi akibat berkurangnya pasokan produk halal adalah mengantisipasi tindakan halal food fraud yang dapat meresahkan masyarakat.

Halal food fraud merupakan tindakan pedagang yang menjual produk haram yang dikelabui dengan label halal.

Di tengah wabah, potensi munculnya tindakan curang tersebut akan meningkat karena diiming-imingi dengan keuntungan penjualan yang lumayan besar.

Biasanya kecurangan produk halal dapat muncul dengan berbagai motif. Misalnya, penjualan hewan yang secara syariah dapat dikonsumsi, tetapi tidak disembelih dengan menyebut nama Allah.

Atau bahkan penyembelihan dilakukan dengan cara-cara yang tidak wajar sehingga dapat membahayakan kesehatan publik.

Sayangnya, beberapa kasus di Indonesia, tindakan tersebut terdeteksi saat sudah dijual atau sudah dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu, perlu tindakan pencegahan segera agar produk-produk yang tidak halal tersebut tidak masuk pasar dan tidak sempat dikonsumsi.

Oleh sebab itu, perlu beberapa kebijakan agar rantai pasok halal tetap terjaga di krisis pangan.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat model pengembangan produk halal secara lebih rinci, sehingga tidak menimbulkan was-was masyarakat ketika membeli kebutuhan pokok.

Misalnya, sebelum Lebaran pemerintah perlu melakukan audit halal di sektor peternakan secara masif. Termasuk jika hewan adalah hasil manipulasi DNA atau manipulasi artifisial lainnya, semua informasi tersebut harus dicatat dan direkap dengan lengkap.

Kedua, mendorong sektor keuangan menyediakan pembiayaan syariah untuk pengadaan pangan dan kebutuhan medis halal, baik dalam bentuk pembukaan pasar baru ataupun pembiayaan individu.

Ini saatnya, seluruh lembaga keuangan syariah membuktikan diri sebagai institusi yang konsisten menegakkan maqashid syari'ah di tengah krisis.

Ketiga, mendorong setiap produsen untuk meningkatkan nilai tambah produk serta memperkuat kemanan produk yang mereka produksi.

Langkah tersebut akan meningkatkan kepercayaan konsumen di tengah banyak kecurigaan terhadap produsen.

Kepercayaan konsumen sangat penting, karena dapat merangsang produsen untuk tetap berproduksi semua permintaan masyarakat.

Keempat, pemerintah tentu saja sedang menyerap banyak masukan dan informasi dengan mempertimbangkan banyak pihak.

Namun, pemerintah tidak boleh ragu dalam melindungi seluruh konsumen produk halal. Keragu-raguan pemerintah dalam menangani persoalan pangan akan memberi dampak negatif bagi psikologi masyarakat.

Selain itu, kunci keberhasilan penguatan rantai pasok halal ada pada konsisten untuk terus melakukan edukasi kepada pebisnis dan konsumen terkait pentingnya menjaga rantai pasok halal.

Salah satu faktor mengapa industri halal tidak tumbuh lebih cepat dari yang diharapkan, meskipun setiap tahun dilaporkan terjadi peningkatan adalah karena belum adanya konsesus tentang standar di semua sektor.

Semoga setelah semua kondisi kembali normal, akan ada keseimbangan baru untuk industri halal dengan standar dan mekanisme pasar yang lebih diterima masyarakat dan mencukupi kebutuhan untuk seluruh masayarkat Indonesia dan dunia.

https://money.kompas.com/read/2022/08/12/073000726/memulihkan-rantai-pasok-pangan-halal

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+