Respons Pernyataan Ketua MPR, Sri Mulyani: Rasio Utang RI Sudah Turun Tajam

Hal itu sekaligus merespons pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo dalam sidang dalam Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks DPR-MPR RI, Jakarta, Selasa (16/8/2022), yang menyebut rasio utang RI berada pada posisi 40,73 persen.

"Sekarang kita lihat tadi Ketua MPR menyampaikan rasio utang Indonesia. Rasio utang Indonesia tahun 2022 Juli ini sudah menurun sangat tajam hanya dalam 6 bulan sekarang di 37,9 persen. Yang disampaikan oleh Ketua MPR masih diangka 40,73 persen yaitu posisi akhir 2021," katanya dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023, di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Lebih lanjut kata Sri Mulyani, rasio utang RI selama 2 tahun memang diakui membengkak lantaran pemerintah berupaya menangani pandemi Covid-19 disertai upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Ini artinya APBN kita yang sudah bekerja keras selama 2 tahun sekarang menuju pada soft landing yang kredibel tanpa mengorbankan pemulihan ekonomi," ucapnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini bilang, Indonesia masuk dalam daftar 30 negara yang prospek kondisi ekonominya positif berdasarkan lembaga pemeringkat (rating agency).

"Terafirmasi dengan rating agency di mana kita lihat di seluruh dunia hanya 30 negara yang menghadapi atau mendapatkan upgrade dari sisi ratingnya termasuk Indonesia di dalam 30. Padahal, 161 negara di down grade rating-nya karena kondisi fiskalnya memburuk dan belum pulih dan bahkan outlook-nya juga negatif," ujarnya.

Dengan peringkat tersebut, membuktikan bahwa pemerintah mampu menjaga keseimbangan kas negara selama menangani pandemi disertai upaya pemulihan ekonomi nasional.

"Inilah yang menggambarkan bahwa kita menggunakan fiskal tool secara hati-hati dan tepat sehingga kita tetap bisa memulihkan ekonomi namun tidak mengorbankan kesehatan," ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan kenaikan utang negara akan menambah beban bunga utang negara.

Oleh karenanya, kata dia, dibutuhkan strategi jangka pendek agar nominal utang negara tidak membengkak di tengah ketidakpastian di masa mendatang. Salah satunya dengan melakukan penyusunan prioritas dan realokasi anggaran secara tepat.