Ini Upaya Menteri ESDM Atasi Subsidi BBM Agar Tak "Jebol"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah saat ini masih menyusun daftar negatif (negative list) konsumen yang akan dilarang menggunakan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, baik Pertalite maupun Solar.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam paparan Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 mengungkapkan sederet upaya pemerintah untuk menekan membengkaknya biaya subsidi BBM.

"Upaya-upaya yang sedang dilakukan antara lain juga adalah perbaikan-perbaikan mengenai data-data negative list dari para konsumen yang memang bisa membeli BBM dengan kemampuannya sendiri," katanya di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Selain itu, lanjut Arifin, pemerintah juga akan melakukan pembatasan-pembatasan BBM subsidi yang saat ini sedang dibahas. Dia menjelaskan, dengan melakukan negative list konsumen diharapkan mampu menekan kebocoran pemakaian BBM subsidi sehingga tepat sasaran.

"Untuk itu, memang perlu dilakukan pendataan dan pemanfaatan daripada data-data yang paling valid yang bisa dilakukan, sehingga memang kita bisa mencegah kebocoran dan memang bisa menjamin bahwa BBM subsidi ini bisa diterima oleh yang berhak yang akan mendapatkan subsidi BBM," sambung dia.

Upaya berikutnya yakni dengan memberlakukan digitalisasi di SPBU milik PT Pertamina (Persero) melalui MyPertamina yang saat ini terus disosialisasikan kepada masyarakat.

Dari digitalisasi itu, lanjut Arifin, maka akan diketahui konsumen yang berhak menerima BBM bersubsidi dengan mendaftarkan nomor plat kendaraannya melalui website maupun aplikasi MyPertamina. Jika dinilai berhak, pendaftar akan menerima QR Code yang dapat digunakan untuk membeli BBM subsidi.

"Upaya-upaya yang dilakukan antara lain sekarang sudah mulai dilakukan digitalisasi di Pertamina SPBU. Diharapkan bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat," kata dia.

Sri Mulyani Minta Pertamina Kendalikan BBM Subsidi

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta Pertamina untuk mengendalikan BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar agar tidak semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Sri Mulyani mengatakan, saat ini pemerintah telah menggelontorkan subsidi energi termasuk BBM dan listrik sebesar Rp 502 triliun. Hal ini mengingat kuota BBM bersubsidi yang semakin menipis sehingga memerlukan adanya penambahan kuota.

Nilai anggaran ini bisa membengkak jika Pertamina tidak mengendalikan penyaluran BBM subsidi.

Pertamina mencatat, sampai Juli 2022, BBM bersubsidi jenis solar yang sudah disalurkan sejumlah 9,9 juta kiloliter, sedangkan kuotanya 14,9 juta kiloliter. Sementara itu, BBM bersubsidi jenis Pertalite, hingga juli 2022, sudah disalurkan 16,8 juta kiloliter, dari kuota 23 juta kiloliter.