Menko Airlangga: Harga Pangan Relatif Sudah Stabil

Hal tersebut disampaikan Airlangga dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022, di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

"Harga pangan per hari ini relatif sudah stabil. Harga beras itu juga rata-rata masih kuat sekitar Rp 10.000, daging sapi dan daging ayam pun sudah turun harganya. Demikian pula terkait dengan gula pasir, bawang merah, bawang putih, cabai merah, itu seluruhnya turun," ujarnya dikutip melalui laman resmi Sekretariat Kabinet.

Sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Airlangga menuturkan pihaknya juga terus berupaya meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam pengendalian inflasi.

Terutama menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Ini dilakukan melalui program 4K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.

"Dari segi keterjangkauan, pemerintah memberikan stimulus ekonomi berupa bansos (bantuan sosial) baik dari APBN maupun APBD. Dari segi ketersediaan, cadangan beras relatif aman melalui Bulog 1 juta sampai 1,5 juta ton. Sementara kelembagaan melalui fasilitas KUR (Kredit Usaha Rakyat) pertanian dan juga sistem resi gudang. Sistem gudang ini yang masih perlu dioptimalisasikan," paparnya.

Di dalam laporannya, Airlangga juga menggarisbawahi peran APBN dalam menekan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dengan mengalokasi subsidi pemerintah. Dengan semua program dan upaya yang telah dilakukan, dirinya berharap laju inflasi dapat terus dijaga.

Airlangga menekankan perlunya komunikasi yang efektif untuk menjaga ekspektasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan pembelian berlebihan (panic buying). Mengenai inflasi, Airlangga menyebutkan, pada Juli 2022 berada diangka 4,94 persen. Tingkat inflasi ini dipengaruhi oleh faktor harga komoditas global dan tekanan inflasi yang terjadi di beberapa daerah.

Secara spasial, kata dia, terdapat 30 provinsi yang realisasi inflasinya di atas nasional. Ketua Umum Partai Golkar ini pun meminta seluruh kepala daerah beserta Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk menjaga tingkat inflasi di daerahnya.

Airlangga menyebutkan, partisipasi pemerintah kabupaten/kota untuk memperkuat TPID saat ini mencapai 78 persen, meningkat dari partisipasi tahun lalu yang sebesar 71 persen.

"Ada beberapa daerah yang berprestasi, tentu diharapkan dapat diberikan fasilitas dan tambahan tentunya insentif dari Ibu Menteri Keuangan," ucapnya.