Jokowi Sentil Menhub Gara-gara Harga Tiket Pesawat Mahal

KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran menteri untuk segera mengendalikan harga tiket pesawat yang saat ini melambung agar tidak semakin meningkatkan inflasi.

“Harga tiket pesawat melambung, sudah saya langsung reaksi, Pak Menteri Perhubungan (Budi Karya Sumadi) segera selesaikan,” kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (18/8/2022). 

Selain memerintahkan Menteri Perhubungan, Presiden Jokowi juga meminta agar BUMN Garuda Indonesia Tbk segera menambah armada pesawatnya agar bisa membantu menahan kenaikan harga tiket pesawat.

“Meski tidak mudah karena harga avtur internasional juga tinggi,” ujarnya.

Inflasi Indonesia hingga Juli 2022 sebesar 4,94 persen (year on year/yoy). Jokowi tak ingin kenaikan harga tiket pesawat turut membuat laju inflasi semakin melonjak dan dapat menggerus daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga komoditas energi.

Jokowi menyebutkan inflasi saat ini menjadi ancaman bagi negara-negara di dunia. Laju inflasi di negara lain jauh lebih tinggi daripada Indonesia, seperti Amerika Serikat yang sebesar 8,5 persen, kemudian Uni Eropa juga mencapai 8,9 persen. Bahkan, kata dia, terdapat negara yang inflasinya mencapai 79 persen.

“Inflasi ini jadi momok semua negara,” ucapnya.

Karena ancaman inflasi itu, Jokowi meminta jajaran kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi pusat maupun daerah untuk meningkatkan kerja sama dan performanya di tengah ketidakpastian ekonomi global saat ini.

“Saya meyakini kalau kerja sama yang tadi saya sampaikan, provinsi, kabupaten, kota, gubernur, bupati, wali kota, TPID, TPIP, semuanya bekerja, rampung. Untuk mengembalikan lagi ke angka di bawah 3 persen selesai, wong kita barangnya juga ada kok,” kata Jokowi.

Terkait kenaikan harga tiket pesawat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah meminta maskapai untuk menyediakan tiket pesawat dengan harga terjangkau demi menjaga konektifitas antar wilayah di Indonesia dan kontinuitas pelayanan jasa transportasi udara.

Melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 142 Tahun 2022 yang diterbitkan pada 4 Agustus 2022 lalu, pemerintah mengizinkan maskapai untuk memungut tarif tambahan pesawat jet dengan porsi maksimal 15 persen dari tarif batas atas. Sementara pesawat propeller maksimal 25 persen dari tarif batas atas.

Menhub minta Pemda beri subsidi

Sementara itu Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan pemerintah sedang mencari keseimbangan harga tiket pesawat agar tidak terlalu tinggi sehingga menyumbang inflasi.

"Kita memang menjaga keseimbangan antara kemampuan daripada sektor transportasi dengan tidak menaikkan tiket," kata Budi Karya.

Budi Karya mengaku sudah menyampaikan hal ini ke Dirjen Perhubungan Udara agar harga tiket pesawat bisa diatur guna menekan laju inflasi.

"Satu hal yang penting adalah kesertaan dari pemerintah daerah untuk sharing, memberikan subsidi kepada masyarakat karena banyak inefisiensi terjadi di daerah," tambah Budi Karya.

Menurut Budi, beberapa angkutan pesawat keterisiannya tidak sampai 50 persen sehingga mendorong maskapai harus menetralisasi harga.

"Kalau ada subsidi, mereka membantu memasarkan hingga okupansi naik, harga akan bisa dipertahankan. Harga itu kan berbanding lurus dengan keterisian dan banyak sekali di daerah yang keterisiannya di hari tertentu rendah, ini yang harus di-manage," jelas Budi Karya.

Meski begitu, Budi Karya mengakui bahwa kenaikan harga avtur juga mengakibatkan harga tiket pesawat naik.

"Tapi ada manajemen yang harus dikoordinasikan juga dengan daerah agar inflasi tidak menjadi tinggi. Kita ajak per klaster misalnya Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan, Aceh dan daerahnya kita ajak bicara," ungkap Budi Karya.

"Kita ajak mereka ikut sama-sama mencari tingkat okupansi yang lebih baik sehingga harga bisa lebih baik," tambah dia.

Budi Karya pun menyebutkan sudah berupaya berkomunikasi dengan pemerintah daerah terkait dengan subsidi dari pemda tersebut.

"Sudah (komunikasi) dan ini hari ini dengan adanya perintah Presiden akan semakin kita intensifkan," ungkap Budi.