Harga Pertalite Bakal Naik? Ini Jawaban Menko Airlangga

KOMPAS.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pemerintah saat ini sedang menyiapkan skema alternatif terkait harga BBM naik atau tidak dalam pekan ini. 

"Skemanya, pemerintah sudah siapkan beberapa alternatif, dan tentu kita akan dalam waktu dekat akan dilaporkan ke Bapak Presiden," kata Airlangga dikutip dari Antara, Rabu (24/8/2022).

Pemerintah sendiri sudah memberi sinyal kemungkinan akan mengumumkan kenaikan harga BBM karena APBN tidak bisa terus mempertahankan harga Solar dan Pertalite pada tingkat harga seperti saat ini.

"Pengumuman (harga BBM naik atau tidak) menunggu dari skenario yang diambil nanti," tambah Airlangga singkat.

Pada 2022, diketahui pemerintah mematok subsidi BBM Rp 502,4 triliun yang terdiri dari subsidi energi Rp 208,9 triliun dan kompensasi energi sebesar Rp 293,5 triliun.

Saat ini subsidi harga Pertalite hanya tersisa 6 juta kiloliter dari 23 juta kiloliter subsidi yang disepakati hingga akhir 2022.

Pemerintah memperkirakan jumlah pertalite tersebut akan habis pada Oktober 2022, sehingga perlu adanya tambahan volume BBM subsidi, termasuk subsidi untuk Solar yang volumenya terus mengalami peningkatan.

Dewan Energi Nasional (DEN) telah menyarankan dua cara kepada pemerintah agar subsidi BBM tepat sasaran, yaitu skema distribusi tertutup menggunakan aplikasi dan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang sangat membutuhkan guna menjaga daya beli masyarakat tidak mampu.

DEN sudah memiliki strategi jangka panjang untuk mengurangi impor BBM, salah satunya dengan cara mempercepat konversi mobil menggunakan listrik atau bahan bakar gas.

Penjelasan Luhut

Sebelumnya Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi kemungkinan besar akan mengumumkan kenaikan harga BBM subsidi Solar dan Pertalite pekan ini (harga BBM naik).

Pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil keputusan yang tidak populer seperti menaikkan harga BBM yang masih subsidi jika kebijakan tersebut memang benar-benar dibutuhkan.

"Itu modelling ekonominya saya kira sudah dibuat, nanti mungkin minggu depan Presiden akan mengumumkan mengenai apa, bagaimana, mengenai kenaikan harga ini," kata Luhut dikutip dari kuliah umum di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, yang disiarkan secara daring.

Kata Luhut, dengan harga BBM saat ini, dinilai sangat membebani keuangan negara. Jika terus dibiarkan, bukan tak mungkin APBN bakal jebol.

Menurutnya, kebijakan yang ditempuh pemerintah tidak memperhitungkan populer atau tidak, melainkan berdasarkan kalkulasi yang matang.

"Jadi Presiden sudah mengindikasikan tidak mungkin kita pertahankan terus demikian, karena kita harga BBM termurah se-kawasan ini. Kita jauh lebih murah dari yang lain dan itu beban terlalu besar kepada APBN kita," ucap Luhut.

Luhut pun telah meminta timnya untuk membuat modelling kenaikan inflasi. Menurutnya, meski saat ini masih tergolong terkendali, laju inflasi akan sangat bergantung pada kenaikan solar dan pertalite yang masih disubsidi pemerintah.

Ia pun meminta masyarakat untuk bersiap menghadapi kemungkinan kenaikan harga BBM. Pasalnya, pemerintah juga harus menekan peningkatan beban subsidi di APBN.

"Karena bagaimanapun, tidak bisa kita pertahankan demikian. Jadi tadi, mengurangi pressure (tekanan) ke kita karena harga crude oil (minyak mentah) naik, itu kita harus siap-siap," ungkap Luhut dikutip dari Antara.

Luhut mengungkapkan, kenaikan harga pertalite dan solar adalah satu dari sejumlah strategi untuk bisa menekan beban subsidi, selain pengurangan mobil-mobil berbahan bakar fosil dengan kendaraan listrik, dan implementasi B40.

"Subsidi kita kemarin Rp 502 triliun, kita berharap bisa tekan ke bawah. Seperti dengan pengurangan mobil-mobil combustion diganti dengan listrik, kemudian B40, serta menaikkan harga pertalite yang kita subsidi cukup banyak dengan solar," katanya.

Luhut mengakui Indonesia sudah cukup baik dalam menjaga laju inflasi di level yang terkendali saat ini. Sehingga dengan kondisi saat ini, efek kenaikan harga BBM masih bisa ditolerir.

Inflasi Indonesia pada Juli 2022 tercatat sebesar 4,94 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Namun, capaian inflasi ini melebihi batas atas sasaran tiga persen.

Inflasi Indonesia masih lebih rendah dari sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat yang mencapai 8,5 persen; Uni Eropa sebesar 8,9 persen, bahkan Turki sudah mencapai 79,6 persen.