Menteri ESDM: Penambahan Kuota BBM Bersubsidi Sedang Dikalkulasikan

Arifin menjelaskan, saat ini pihaknya sudah mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi. Namun, sembari menunggu, pihaknya masih ingin melihat hasil dari program penyaluran subsidi BBM tepat sasaran, di semester II tahun ini.

“Penambahan kuota BBM bersubsidi sudah kita usulkan. Tapi lagi dikalkulasikan apakah semester II ini kita bisa melakukan program-program tepat sasaran, sehingga kuota ini tidak melebihi apa yang menjadi plafon anggaran pemerintah,” kata Arifin dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, Rabu (25/8/2022).

Di tahun ini, pemerintah telah menambah anggaran subsidi energi menjadi Rp 502 triliun. Namun, di tahun 2023, pemerintah memangkas anggaran tersebut menjadi Rp 336 triliun.

Di sisi lain, BBM subsidi untuk jenis solar sebanyak 14,9 juta kilo liter dan pertalite sebanyak 23 juta kilo liter yang diperkirakan hanya cukup hingga Oktober atau November tahun ini.

Arifin memastikan, pemerintah akan tetap berupaya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi energi. Maka dari itu, ia mengimbau agar masyarakat yang mampu bisa beralih menggunakan BBM non subsidi.

“Pemerintah tetap berusaha memenuhi kebutuhan energi untuk masyarakat banyak. Kita juga mengimbau agar mereka yang ‘mampu’ menyesuaikan konsumsi energi, dan bisa mematuhi aturan yang ada,” jelasnya.

Arifin menambahkan, pemerintah sudah men-trade off dari subsidi Rp 502 triliun dengan penerimaan hasil pendapatan lain dari sumber daya alam. Ini juga tentunya akan ada gap yang cukup lebar karena trend komoditas melemah, di lain sisi harga energi menunjukkan tendensi yang cukup tinggi.

“Kita juga melakukan langkah menghemat dan meng-adjust segala sesuatunya, sehingga bisa mengontrol dampak inflasi yang melemahkan daya beli masyarakat,” tegas Arifin.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaikul Islam Ali mengimbau agar pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM subsdi, agar tidak habis sebelum akhir tahun. Menurutnya langkah ini lebih tepat daripada menaikkan harga BBM.

“Opsi pembatasan itu yang masuk akal. Kalau tidak ada pembatasan dan dilakukan kenaikan harga sudah pasti kuota jebol,” kata Syaikul.