Jokowi Minta BI dan Himbara Kawal Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Domestik

KKP domestik adalah fasilitas kredit untuk memfasilitasi transaksi pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk Kartu Kredit Pemerintah yang diproses secara domestik.

Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan oleh Himpinan Bank Negara (Himbara) atau bank-bank BUMN. Ke depan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta BI dan Himbara untuk mengawal seluruh kementerian/lembaga, pemerintah pusat dan daerah agar segera menggunakan kartu kredit pemerintah (KKP) domestik.

"Mengenai KKP domestik, saya minta Pak Gubernur BI kemudian perbankan terutama Himbara betul-betul mendampingi, mengawal, baik kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, untuk segera masuk ke platform ini," ujarnya saat peluncuran kartu kredit pemerintah domestik dan QRIS antarnegara, Senin (29/8/2022).

KKP Domestik ini dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri. Dengan mengadopsi QRIS inilah maka proses transaksi pemerintah menggunakan KKP domestik dapat lebih cepat.

"Mungkin dulu pembayarannya mundur-mundur dengan kartu kredit ini mestinya begitu transaksi langsung bayarnya masuk ke rekening kita," ucapnya.

Jokowi harap penggunaan KKP domestik ini dapat dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri bukan produk impor. Hal ini agar belanja pemerintah dapat membantu menstimulus ekonomi di dalam negeri.

"Jangan sampai, saya sudah pesan betul, sangat lucu sekali, sangat bodoh sekali kalau uangnya yang dikumpulkan oleh pemerintah, baik dari pajak dan PNBP masuk menjadi APBN dan APBD kemudian belanjanya produk-produk impor," tegas Jokowi.

Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), seperti Toko Daring.

Jokowi mengatakan dia telah menyampaikan kepada LKPP agar sistem yang mengawali KKP domestik ini dapat segera selesai sehingga seluruh pemerintah daerah dapat memiliki semangat yang sama untuk membeli produk-produk dalam negeri.

"Kemarin yang sudah komitmen lebih dari Rp 800 triliun, realisasi sudah lebih dari Rp 400 triliun sudah lebih dari target. Kalau sudah bisa masuk ke Rp 800 triliun dan betul-betul produknya itu dalam negeri apalagi produk lokal, apalagi produk UMKM, pergerakan ekonomi di bawahnya akan kelihatan," ucapnya.

Sebagai informasi, KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash.

Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas.