Apakah NPWP Bisa Dihapus? Ini Jangka Waktu dan Syarat Penghapusan NPWP

Pertanyaan tersebut bisa jadi muncul di benak Anda jika sudah punya NPWP namun ingin menghapusnya dan mencari formulir penghapusan NPWP. Terkait hal ini, syarat penghapusan NPWP perlu diperhatikan.

Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020.

Nomenklatur regulasi tersebut adalah tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok Wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Artikel ini akan memberikan ulasan mengenai hal itu, lengkap dengan penjelasan terkait jangka waktu penghapusan NPWP yang dirangkum dari aturan tersebut pada Rabu (31/8/2022).

Ketentuan penghapusan NPWP

Pasal 34 ayat (1) aturan tersebut menegaskan, Kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP atas Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subyektif dan/atau obyektif.

Penghapusan tersebut harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, berdasarkan permohonan atau secara jabatan.

Poin tersebut sekaligus menjadi jawaban bagi Anda yang masih menyimpan pertanyaan apakah NPWP bisa dihapus.

Penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal antara lain sebagai berikut:

Syarat penghapusan NPWP

Terdapat sejumlah dokumen sebagai syarat penghapusan NPWP yang harus dipenuhi, salah satunya adalah formulir penghapusan NPWP. Format formulir penghapusan NPWP bisa didownload di sini.

Selain itu, Anda juga harus menyertakan dokumen pendukung sesuai dengan kondisi Wajib Pajak. Masing-masing kondisi mensyaratkan dokumen yang berbeda-beda.

Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan, siapkan dokumen sebagai berikut:

Permohonan dapat diajukan oleh salah seorang ahli waris, pelaksana wasiat, atau pihak yang mengurus harta peninggalan.

Sedangkan untuk Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan indonesia untuk selama-lamanya, perlu menyertakan dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak telah meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.

Adapun wanita kawin yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan ingin melaksanakan kewajiban perpajakannya digabungkan dengan suaminya, dokumen yang dibutuhkan meliputi:

Lalu Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik, atau pegawai dan penghasilan netonya tidak melebihi PTKP, syarat penghapusan NPWP adalah dokumen yang menyatakan bahwa Wajib Pajak sudah tidak ada lagi kewajiban sebagai bendahara.

Untuk anak yang belum berumur 18 tahun dan belum pernah menikah, namun telah memiliki NPWP, syarat dokumennya berupa Kartu Keluarga.

Kemudian jika penghapusan NPWP dapat dilakukan dalam hal warisan telah selesai dibagi khusus bagi Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, diputuhkan surat pernyataan dari wakil Wajib Pajak yang menyatakan bahwa warisan sudah terbagi dengan menyebutkan ahli waris.

Untuk Wajib Pajak Badan dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha, wajib melampirkan fotokopi akta pembubaran Badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, dibutuhkan fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha tersebut.

Sementara untuk instansi pemerintah, dokumen Pendukung yang dibutuhkan adalah laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan likuidasi entitas akuntansi dan akuntansi pelaporan pada kementerian negara/lembaga.

Pemohon penghapusan NPWP instansi pemerintah adalah penanggung jawab proses likuidasi Instansi pemerintah.

Untuk Wajib Pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP, dokumen syarat penghapusan NPWP berupa:

Jangka waktu penghapusan NPWP

Jangka waktu penyelesaian permohonan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah paling lama:

• 6 bulan untuk Wajib Pajak Pribadi, Wajib Pajak Warisan Belum Terbagi, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah; dan
• 12 bulan untuk Wajib Pajak Badan,

Jangka waktu penghapusan NPWP tersebut mulai diperhitungkan setelah penerbitan Bukti Penerimaan Surat/Bukti Penerimaan Elektronik.

Apakah NPWP bisa dihapus? Kini Anda tak perlu bingung jika sedang mencari formulir penghapusan NPWP.

Penghapusan NPWP dimaksudkan untuk kepentingan administrasi perpajakan dan tidak menghilangkan hak dan/atau kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Wajib Pajak.