BPH Migas: Pakai MyPertamina, Pemerintah "Pilih-pilih" Siapa yang Berhak Konsumsi BBM Subsidi

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengatakan, sistem penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar masih dilakukan secara terbuka. Untuk mengatasi kebocoran kuota BBM subsidi, pemerintah memilih untuk mempersempit konsumen dengan pembatasan.

"Subsidi masih terbuka belum menyasar orang-orang yang berhak atas subsidi tersebut. Ini memang yang jadi bahan pemikiran kita juga di Kementerian ESDM, di BPH, di Kemenkeu, bagaimana cara kita agar subsidi ini tepat sasaran kita coba persempit konsumennya," tutur dia, dalam sebuah diskusi yang digelar Transisi Energi Indonesia (TEI), dikutip Sabtu (3/9/2022).

MyPertamina

Oleh karenanya, pemerintah saat ini memilih untuk melakukan pendataan terhadap kendaraan yang berhak mengkonsumsi BBM subsidi lewat MyPertamina. Menurutnya, pendataan ini menjadi sangat penting untuk membatasi jumlah konsumen Pertalite dan Solar.

Jika dilihat berdasarkan beberapa upaya pembatasan ke belakang, Saleh mengklaim, sistem MyPertamina sudah paling siap. Sistem itu dinilai telah memiliki kemampuan sebagai platform penopang pembatasan penyaluran BBM dubsidi.

"Saya pikir MyPertamina lebih siap dan komprehensif dan bisa meminimalisir ketidaktepatan subsidi yang diberikan kepada masyarakat kita," ujarnya.

Namun demikian Ia mengakui, sistem pendaftaran MyPertamina masih belum maksimal, sebab baru sekitar 1 juta orang yang mendaftar. Jumlah pendaftar sebenarnya bisa didorong melalui revisi Peraturan Presiden Nomor Nomor 191Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

"Saya kira memang misalnya Perpres keluar, di situ clear apa yang di situ nanti promosi atau pendaftaran tentu akan dilakukan lebih masif," ujarnya.

Saran Ombudsman soal MyPertamina

Sementara itu, Anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Hery Susanto mengakui, MyPertamina sebagai satu terobosan dalam digitalisasi. Tetapi, pelaksanaan di lapangan disebut masih belum maksimal.

"Dalam catatan kami sebarannya sudah di 10 provinsi, dan belum semua kabupaten kota, dan jauh dari basis perekonomian rakyat di level bawah. Paling banyak ditemukan pendaftaran MyPertamina itu sopir, ojek dan lain lain, nelayan kecil sekali, petani gimana akses mereka supaya bisa masuk MyPertamina, ini belum terserap dalam aplikasi," tuturnya.

Selain itu, temuan Ombudsman juga menyatakan, adanya keterbatasan pengetahuan dari kelompok kecil untuk mendaftar melalui MyPertamina. Oleh karenanya, Ia mendorong agar sosialisasi MyPertamina diperluas.

"Artinya di sini aplikasi harus melindungi (sesuai dengan) persyaratan dalam Undang Undang Pelayanan Publik, pelayanan informasi, dan konsultasi ini belum masif dilakukan," ucapnya.