Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Demo Tolak Kenaikan Harga BBM, KSPI: Tidak Ada Anggota DPR yang Temui Buruh

Padahal kata dia, buruh hanya meminta agar DPR membentuk panitia kerja (Panja) atau panitia khusus (Pansus) kenaikan harga BBM.

"Mereka (anggota DPR) tidak ada yang menemui kami. Mungkin tidak mau membentuk Panja BBM sesuai tuntutan buruh," ujar Said kepada Kompas.com, Selasa (6/9/2022).

Lantaran aspirasinya tidak didengar para anggota DPR, buruh akan mengirimkan surat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (8/9/2022). Isi suratnya tak lain meminta Jokowi untuk menurunkan harga BBM bersubsidi.

"Bersurat hari Kamis ini (ke Presiden)," ucap Said Iqbal.

Dalam demo kali ini, buruh dari sejumlah organisasi memadati depan Gedung DPR/MPR RI hingga ke badan Jalan Raya Gatot Subroto mengarah Simpang Slipi. Mereka memasang spanduk berukuran besar hingga menutupi gerbang masuk utama kompleks parlemen.

Spanduk tersebut bertulisan tiga tuntutan yang dibawa oleh massa aksi. Pertama adalah menolak kenaikan harga BBM. Kedua, menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ketiga, menuntut kenaikan UMK/UMDK tahun 2023 sebesar 10-13 persen.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan untuk menyesuaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar, serta BBM non-subsidi Pertamax pada 3 September. Penyesuaian harga ini pun memicu aksi dari para kalangan masyarakat, salah satunya buruh.

https://money.kompas.com/read/2022/09/06/182511626/demo-tolak-kenaikan-harga-bbm-kspi-tidak-ada-anggota-dpr-yang-temui-buruh

Terkini Lainnya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Diduga gara-gara Truk ODOL, Kemenhub Tunggu Investigasi KNKT

Whats New
Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Indef: Banjir Barang Impor Harga Murah Bukan Karena TikTok Shop, tapi...

Whats New
Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Emiten Menara TBIG Catat Pendapatan Rp 6,6 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

LKPP: Nilai Transaksi Pemerintah di e-Katalog Capai Rp 196,7 Triliun Sepanjang 2023

Whats New
?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

?[POPULER MONEY] Kasus Korupsi Timah Seret Harvey Moeis | Pakaian Bekas Impor Marak Lagi

Whats New
Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Kemenhub Fasilitasi Pemulangan Jenazah ABK Indonesia yang Tenggelam di Perairan Jepang

Whats New
Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke