Pedagang Pasar: Imbas Harga BBM Naik, Harga Sembako Melonjak 5-10 Persen

Sekretaris Jenderal APPSI Mujiburohman mengatakan, harga-harga di pasar telah mengalami kenaikan terutama pada komoditas bahan makanan pokok.

"Iya ini harga-harga mulai naik. Kenaikan barang terutama sembako sekitar 5 sampai 10 persen," kata dia kepada Kompas.com, Senin (12/9/2022).

Ia berharap, semoga tidak terjadi lonjakan yang lebih tinggi lagi terhadap komoditas di pasar.

Pasalnya, pedagang masih harus menanggung beban yang berat meskipun situasi pandemi berangsur membaik.

Mujib menjelaskan, pedagang harus mengurangi konsumsi karena karena kenaikan harga bahan pokok. Sementara itu, dari sisi penghasilan, pedagang belum merasakan kenaikan pendapatan.

Untuk berkompromi dengan situasi ini, Mujib menyebutkan, pedagang sebisa mungkin tidak menaikkan harga terlalu tinggi untuk menjaga pelanggan tetap datang.

"Selain itu, pedagang juga mengurangi persentase keuntungan," imbuh dia.

Lebih lanjut, Mujib menyampaikan, saat ini pihaknya belum menerima pendekatan dari pemerintah terkait insentif khusus yang dapat diberikan kepada pedagang pasar.

Sebelumnya, ia menuturkan, kalau harga BBM naik biaya angkutan komoditas pasar juga pasti naik.

"Kalau biaya angkutan naik, harga barang pasti naik. Kalau begini, tapi pendapatan masyarakat tidak naik pasti akan terjadi pengiritan. Sudah pasti pendapatan pedagang akan berkurang," kata dia dalam konferensi pers di Pasar Minggu, Selasa (30/8/2022).

"Ini harus ada intervensi pemerintah karena pemerintah yang punya sarana dan prasarana untuk membantu pedagang pasar," timpal dia.

Seperti telah diwartakan, pemerintah memutuskan menaikkan harga BBM jenis Pertalite menjadi sebesar Rp 10.000 per liter dari sebelumnya Rp 7.650 per liter.

Lalu, ada pula kenaikan harga pada BBM jenis Solar subsidi menjadi Rp 6.800 per liter dari Rp 5.150 per liter, serta Pertamax menjadi menjadi Rp 14.500 per liter dari Rp 12.500 per liter.

Kenaikan itu dilakukan sebagai respons atas tren kenaikan harga minyak mentah dunia.

Di sisi lain, sebanyak 70 persen konsumsi BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar disebut pemerintah dinikmati oleh masyarakat mampu sehingga tidak tepat sasaran.