Mudahkan Pemerintah Belanja, BNI dan Bank Sumut Luncurkan Kartu Kredit Pemerintah Domestik

Adapun KKP domestik ini dikembangkan melalui mekanisme QRIS dengan sumber dana kartu kredit yang dapat ditransaksikan lebih dari 20 juta merchant QRIS.

Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati mengatakan, penggunaan KKP Domestik sebagai source of fund memudahkan satuan kerja pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas.

Terlebih, saat ini jaringan merchant QRIS sudah luas dan didominasi oleh pelaku UMKM sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan bisnis BNI dan Bank Sumut.

"Kami harapkan langkah kerja sama dapat menguntungkan sebesar-besarnya stakeholder. Tidak hanya bagi pemerintah daerah yang mendapat kemudahan transaksi, tetapi juga pelaku UMKM yang saat ini lagi dalam masa ekspansi kinerja pasca pandemi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (12/9/2022).

Susi melanjutkan, KKP domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), antara lain Toko Daring.

Selain itu, BNI dan Bank Sumut juga akan mengembangkan sistem untuk memudahkan proses rekonsiliasi untuk proses pembayaran atas penggunaan dari KKPD yang dapat memudahkan satuan kerja pemerintah memonitoring dan mengkontrol penggunaan uang persediaan.

"Sistem rekonsiliasi dan monitoring tersebut tentunya juga dapat mempermudah dan mempercepat proses pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan UP dari Satker yang selanjutnya akan dilakukan proses pembayaran terhadap BPD," jelasnya.

"Bagi setiap perusahaan penting untuk melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak agar dapat memberikan value dan kemajuan. Bagi Bank Sumut, kolaborasi dengan berbagai pihak dapat meningkatkan layanan terutama teknologi dan akses jaringan untuk peningkatan value produk Bank Sumut," ucap Rahmat.

Sebagai informasi, penerbitan KKP domestik ini merupakan upaya mendorong program Pemerintah melalui aksi afirmasi Gerakan Bangga Buatan Indonesia (GBBI) khususnya terkait dengan aspek sistem pembayaran Nasional.

Kerja sama ini juga melanjutkan komitmen program kolaborasi Orange Synergy yang diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati dan Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadillah Pohan di Grha BNI Sudirman di Jakarta bulan lalu.