Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Mewaspadai Potensi Kartel di Balik Swasembada Beras

Capaian tersebut ibarat mimpi yang menjadi nyata karena sudah lebih dari 30 tahun Indonesia berusaha untuk bisa kembali mandiri dalam memenuhi kebutuhan beras sebagai makanan pokoknya.

Pada 14 Agustus 2022, International Rice Research Institute (IRRI) memberikan penghargaan atas prestasi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan nasional, khususnya beras. Capaian ini merupakan prestasi pemerintah yang luar biasa dan harus mendapat apresiasi dari seluruh lapisan masyarakat.

Pemerintah telah berhasil menciptakan dua terobosan dalam industri perberasan sebagai cikal bakal dari swasembada beras, yaitu perubahan pola perilaku konsumsi dan pola produksi.

Dari sisi pola perilaku konsumsi, pemerintah telah berhasil menciptakan diversifikasi pangan dengan mengubah perilaku konsumsi pangan masyarakat. Masyarakat yang terbiasa menjadikan beras sebagai makanan pokoknya, perlahan mulai berubah dan beralih ke bahan pangan lainnya seperti mi, roti, dan kentang.

Hal itu menjadikan permintaan pasar terhadap beras mengalami penurunan yang cukup signifikan.

Menurut data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2011 rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun mengalami penurunan.

Pada tahun 2011, rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun mencapai 113,72 kg. Pada tahun 2019, rata-rata konsumsi beras per kapita per tahun turun menjadi 103,74 kg.

Dengan angka tersebut maka kebutuhan beras per tahun akan lebih rendah dari nilai produksinya.

Di sisi lain, pemerintah juga berhasil meningkatkan produktivitas lahan sawah dalam menghasilkan Gabah Kering Giling (GKG).

Dalam beberapa tahun terakhir, produktivitas sawah dalam menghasilkan GKG mengalami peningkatan dari sekitar 5,1 ton per hektar menjadi 5,4 ton per hektar.

Pembangunan infrastruktur pertanian yang telah dibangun pemerintah seperti bendungan, embung, dan jaringan irigasi diduga kuat menjadi faktor utama peningkatan produktivitas lahan sawah saat ini.

Banyak cerita yang selama ini masih terpendam dalam struktur pasar dan industri perberasan yang berpotensi menghambat terjadinya swasembada beras secara berkesinambungan.

Struktur pasar

Struktur pasar dalam industri perberasan terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor hulu dan sektor hilir. Struktur pasar perberasan di sektor hulu belum mengalami banyak perubahan, masih warisan turun temurun dari masyarakat pertanian tradisional.

Penguasaan lahan sawah masih berbentuk piramida dengan jumlah petani di bagian terbawah terus membesar seiring dengan fenomena konversi lahan pertanian dan pembagian lahan warisan antar keluarga petani.

Menurut data BPS, lebih dari 76 persen petani padi adalah petani gurem yang penguasaan lahannya tidak mencapai 0,5 hektar. Bahkan sebagian besar dari kelompok gurem ini hanya menguasai lahan 0,20 sampai dengan 0,25 hektar.

Kondisi itu menjadikan struktur pasar di sektor hulu sangat rapuh dan sangat sensitif terhadap berbagai perubahan yang terjadi. Petani yang jumlahnya sangat besar ini tidak serta merta menjadikan skala usaha pertanian padi menjadi kuat dan efisien.

Sebaliknya, dengan jumlah petani gurem yang sangat banyak ini mengakibatkan usaha pertanian padi menjadi sangat tidak ekonomis. Sedikit saja gelombang “kejut” ekonomi menghambat proses produksi dan perdagangan padi, maka struktur pasar bisa berubah seketika.

Oleh karena itu, struktur pasar di sektor hulu sangat mudah dipengaruhi dan dikuasai oleh berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya para pemburu rente. Ketika ada kekuatan pasar besar dari para kapitalis bermodal besar yang ingin menguasai struktur pasar di sektor hulu, maka akan dengan sangat mudahnya penguasaan pasar tersebut dilakukan.

Mereka bisa menguasai pasar di sektor hulu dengan membeli GKG petani dengan harga yang sedikit lebih tinggi. Dengan langkah seperti ini maka pasar di sektor hulu akan dikuasai dan sekaligus mematikan para pembeli GKG lainnya.

Dari sisi teori ekonomi, hal tersebut mungkin sah untuk dilakukan. Bahkan dalam jangka pendek, penguasaan pasar di sektor hulu oleh para kapitalis ini akan menciptakan efisiensi ekonomi yang sangat besar.

Dalam jangka pendek, para petani gurem akan mendapatkan harga jual yang lebih tinggi dan sekaligus meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP).

Namun dalam jangka panjang, monopoli perdagangan itu berpotensi menciptakan iklim usaha yang tidak sehat dan menimbulkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar.

Dengan penguasaan pasar yang mutlak, para pemburu rente itu dapat dengan leluasa menciptakan harga sesuai keinginan mereka. Pada kondisi tersebut maka pihak yang dirugikan adalah para petani gurem yang jumlahnya sangat banyak.

Permasalahan di sektor hilir industri perberasan juga tidak kalah besarnya dengan yang di sektor hulu. Walaupun pelaku perdagangan di sektor hilir tidak sebanyak di sektor hulu, struktur pasar di sektor hilir juga sangat rapuh dan rentan terhadap berbagai perubahan.

Bahkan di sektor hilir terdapat beberapa pemodal besar yang aktif dalam perdagangan dan sewaktu-waktu bisa bermanuver untuk menguasai pasar. Para pemodal besar di sektor hilir bisa dengan mudah menguasai pasar dengan melakukan integrasi pasar sampai ke sektor hulu.

Fenomena ini sudah mulai muncul di mana para pelaku usaha besar di sektor hilir mulai bergerilya untuk menguasai pasar di sektor hulu. Pasokan GKG dari sektor hulu ke sektor hilir coba dibatasi sehingga para pelaku usaha di sektor hilir tidak mendapatkan input produksi yang cukup dan memadai secara skala ekonomi.

Dengan demikian, bangkrutnya pelaku usaha di sektor hilir hanya tinggal menunggu waktu dan pada akhirnya sektor hilir akan dikuasai oleh para pemodal besar yang dalam waktu bersamaan juga menguasai pasar di sektor hulu.

Pasar harus dijaga supaya tetap dalam kondisi yang kompetitif dan berkeadilan. Tidak boleh ada pelaku usaha yang dominan yang bebas menentukan dan memengaruhi mekanisme pasar.

Gurita bisnis dari para kapitalis pemburu rente ini tidak boleh dibiarkan bebas menguasai pasar. Pemerintah tidak boleh terlena dengan meningkatnya harga jual GKG untuk para petani yang dalam jangka pendek dapat meningkatkan kesejahteraan petani.

Pemerintah harus punya pandangan jauh ke depan dan insting yang tajam bahwa potensi kartel dalam industri perberasan sangat mungkin berjalan walau perlahan. Kita semua sepakat bahwa efesiensi pasar harus terus ditingkatkan.

Namun efisiensi itu dicapai dengan tetap berpegang pada prinsip dan nilai-nilai keadilan. Petani dan pedagang harus bisa menikmati keuntungan ekonomi secara bersamaan dengan nilai ekonomi yang wajar.

Petani dapat meningkatkan nilai NTP-nya dan di sisi lain pedagang pun dapat menikmati profit margin dari usahanya. Tidak boleh ada satu pihak pun yang dirugikan dan dalam waktu bersamaan ada pihak yang memperoleh keuntungan tidak wajar (abnormal return).

Untuk menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan diperlukan peran serta pemerintah. Pemerintah melalui instrumen Undang-Undang Persaingan Usaha dan lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus mampu menciptakan dan menjaga iklim usaha yang menjamin setiap pelaku usaha dapat bersaing secara adil dan tidak mendapat perlakuan istimewa.

Tidak boleh ada pelaku usaha yang dengan kekuatan modalnya menciptakan struktur pasar monopoli di industri beras dengan cara mengintegrasikan sektor hulu dan hilir.

Jika iklim usaha di sektor perberasan dapat dijaga dengan baik, maka kesinambungan ketahanan pangan akan tercapai dengan baik. Persaingan yang adil akan menciptakan harga yang efisien yang akan memberikan keuntungan ekonomi kepada seluruh masyarakat.

Untuk mewujudkan hal itu diperlukan keseriusan dari pemerintah dan dukungan dari seluruh stakeholder industri perberasan. Tidak mudah, tapi bukan suatu hal yang mustahil.

Dengan usaha dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, ketahanan pangan yang berkeadilan sosial akan terwujud di tanah ibu pertiwi Indonesia.

https://money.kompas.com/read/2022/09/17/113811826/mewaspadai-potensi-kartel-di-balik-swasembada-beras

Terkini Lainnya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Reksadana Saham adalah Apa? Ini Pengertiannya

Work Smart
Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Menhub Imbau Maskapai Tak Jual Tiket Pesawat di Atas Tarif Batas Atas

Whats New
Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Anak Usaha Kimia Farma Jadi Distributor Produk Cairan Infus Suryavena

Whats New
Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Cara Cek Formasi CPNS dan PPPK 2024 di SSCASN

Whats New
Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Pertamina Patra Niaga Apresiasi Polisi Ungkap Kasus BBM Dicampur Air di SPBU

Whats New
HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

HMSP Tambah Kemitraan dengan Pengusaha Daerah di Karanganyar untuk Produksi SKT

Whats New
BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

BCA Finance Buka Lowongan Kerja untuk D3-S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Pemerintah Sebut Tarif Listrik Seharusnya Naik pada April hingga Juni 2024

Whats New
Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Jasa Marga: 109.445 Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Selama Libur Panjang Paskah 2024

Whats New
Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke