Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Inflasi Pangan 8,93 Persen Agustus 2022, Ini Penyebab dan Strategi BI Menghadapinya

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, meski inflasi pangan di Agustus 2022 turun dari bulan sebelumnya yang sebesar 10,47 persen, namun angka 8,93 persen ini masih terbilang tinggi.

"Inflasi harga pangan bergejolak mestinya harus turun di bawah maksimum 5 persen. Itulah kenapa gerakan nasional pengendalian inflasi pangan (GNPIP) menjadi penting," ujarnya saat Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah Pengendalian Inflasi Tahun 2022, dikutip dari YouTube BI Sabtu (17/9/2022).

Komoditas penyebab inflasi pangan

Berdasarkan data Tim Pengendalian Inflasi Pusat Kementerian Koordinatir Bidang Perekonomian, provinsi dengan tingkat inflasi tertinggi di periode ini ialah Jambi 7,70 persen, Sumatera Barat 7,10 persen, dan Kalimantan Tengah 6,94 persen.

Adapun komoditas utama yang memberikan andil kepada inflasi secara month to month (mtm) ialah bahan bakar rumah tangga, beras, dan aneka iklan.

Data yang sama menunjukkan, per pekan pertama September 2022, stok komoditas pangan strategis seperti bawang putih, daging ayam, dan daging sapi berada pada level surplus atau tahan di 34 provinsi.

Sementara stok komoditas cabai besar berada pada level rawan di 17 provinsi dan telur ayam berada pada level rawan di 8 provinsi.

Sedangkan stok cabai rawit dan cabai besar pada level rentan atau tidak aman di 10 provinsi serta bawang merah pada level rentan atau tidak aman di 6 provinsi.

Penyebab inflasi pangan

Secara terpisah, Deputi Gubernur BI Doni P. Joewono mengatakan, penyebab inflasi dari kenaikan harga pangan ini lantaran terjadi permasalahan di sisi suplai.

Artinya, harga bahan pangan menjadi naik diakibatkan oleh terbatasnya stok komoditas pangan di banyak daerah. Kenaikan harga pangan inilah yang menyebabkan inflasi pangan menjadi tinggi.

"Prinsipnya ini adalah masalah supply side yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah," ujar Doni saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/9/2022) malam.

Selain itu, Perry menyebut, kenaikan tarif angkutan akibat kenaikan harga BBM juga turut andil dalam melonjaknya inflasi pangan. Sebab tarif angkutan yang naik ini menambah biaya distribusi bahan pangan ke daerah-daerah yang kekurangan pasokan.

"Kalau ini rembetan kepada angkutan ini bisa dikendalikan, tentu saja dampak selanjutnya kepada harga-harga makanan yang lain, harga-harga yang lain yang mempengaruhi daya beli itu bisa dikendalikan," jelas Perry.


Upaya BI tekan inflasi pangan

Oleh karenanya, BI dalam kegiatan GNPIP melakukan operasi pasar murah di 179 titik, 43 kerja sama antar daerah, 5 program subsidi ongkos angkut, 902.977 polybag bibit untuk gerakan tanam cabai, 15 program replikasi model bisanis, menggelontorkan Rp 10,61 miliar untuk alsintan dan saprotan (PSBI), 13 program digitalisasi, dan koordinasi serta komunikasi.

Selain itu, Perry juga selalu menekankan agar seluruh pemangku kepentingan di daerah maupun pusat untuk selalu bekerja sama dan bersinergi dalam memenuhi pasokan bahan pangan dari daerah yang kelebihan pasokan ke daerah yang memerlukan pasokan.

Perry mencontohkan, Indonesia memiliki pasokan beras yang melimpah namun harga beras di beberapa daerah masih mengalami kenaikan. Hal ini menurutnya tidak akan terjadi jika daerah yang memiliki kelebihan beras bersinergi memasok daerah-daerah yang kekurangan beras.

"Kerja sama antar daerah menjadi sangat penting karena banyak daerah-daerah yang mempunyai over supply dan daerah-daerah yang memerlukan supply," tegasnya.

Dikutip dari laman bi.go.id, berikut 3 hal penting yang dilakukan BI untuk mengendalikan inflasi nasional:

1. Tren kenaikan inflasi saat ini disebabkan oleh kenaikan harga pangan bergejolak, sehingga GNPIP menjadi urgensi tersendiri untuk mengatasi gejolak harga tersebut agar tingkat inflasi volatile foods dapat turun dibawah 5 persen.

2. upaya pengendalian inflasi perlu diperkuat dengan mencermati bagaimana dampak rambatan kenaikan BBM dan efektivitas subsidi penyangga sosial, guna menjaga daya beli masyarakat.

3. Menindaklanjuti arahan Presiden pada Rakornas Pengendalian Inflasi dan Rapat 12 September 2022, perlu diperkuat sinergi dan berbagai upaya agar mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, langkah pengendalian inflasi versi Kementerian Koodinator Bidang Perekonomian, yaitu:

1. Memperluas kerja sama antardaerah.

2. Melaksanakan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga.

3. Memanfaatan platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.

4. Menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian inflasi, mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2 persen Dana Transfer? Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.

5. Mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan.

6. Menyusun Neraca Komoditas Pangan Strategis oleh seluruh Pemerintah Daerah.

7. Memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen.

8. Memperkuat sinergi TPIP-TPID dengan memperluas GNPIP untuk mempercepat stabilisasi harga.

https://money.kompas.com/read/2022/09/18/074400026/inflasi-pangan-893-persen-agustus-2022-ini-penyebab-dan-strategi-bi

Terkini Lainnya

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Apa Pengaruh Kebijakan The Fed terhadap Indonesia?

Whats New
Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Gandeng Telkom Indonesia, LKPP Resmi Rilis E-Katalog Versi 6

Whats New
Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Ekonomi China Diprediksi Menguat pada Maret 2024, tetapi...

Whats New
Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Berbagi Saat Ramadhan, Mandiri Group Berikan Santunan untuk 57.000 Anak Yatim dan Duafa

Whats New
Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Tarif Promo LRT Jabodebek Diperpanjang Sampai Mei, DJKA Ungkap Alasannya

Whats New
Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Bisnis Pakaian Bekas Impor Marak Lagi, Mendag Zulhas Mau Selidiki

Whats New
Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Cara Reaktivasi Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

Work Smart
Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Kehabisan Tiket Kereta Api? Coba Fitur Ini

Whats New
Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Badan Bank Tanah Siapkan Lahan 1.873 Hektar untuk Reforma Agraria

Whats New
Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Dukung Pembangunan Nasional, Pelindo Terminal Petikemas Setor Rp 1,51 Triliun kepada Negara

Whats New
Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Komersialisasi Gas di Indonesia Lebih Menantang Ketimbang Minyak, Ini Penjelasan SKK Migas

Whats New
Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Mulai Mei 2024, Dana Perkebunan Sawit Rakyat Naik Jadi Rp 60 Juta Per Hektar

Whats New
KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

KA Argo Bromo Anggrek Pakai Kereta Eksekutif New Generation per 29 Maret

Whats New
Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Mudik Lebaran 2024, Bocoran BPJT: Ada Diskon Tarif Tol Maksimal 20 Persen

Whats New
Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Jumlah Investor Kripto RI Capai 19 Juta, Pasar Kripto Nasional Dinilai Semakin Matang

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke