ID Survey Siap Gunakan Kendaraan Listrik untuk Kegiatan Operasional

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI (Persero) sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei (ID Survey) siap melakukan pembelian kendaraan listrik untuk untuk kebutuhan operasionalnya.

Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Menteri BUMN Erick Thohir yang meminta penyediaan anggaran untuk mendukung percepatan pelaksanaan kendaraan listrik di lingkungan perusahaan pelat merah.

"Kami akan mengusahakan seoptimal mungkin pengadaan kendaraan listrik untuk operasional di lingkungan BKI dan ID Survey,” ujar Direktur Utama PT BKI Rudiyanto dalam keterangannya, Senin (19/9/2022).

BKI, lanjut Rudiyanto, berkomitmen untuk secepat mungkin bertransformasi menggunakan kendaraan listrik sesuai arahan Menteri BUMN Erick Thohir.

"BKI juga berharap penggunaan EV (electric vehicle) di lingkungan BUMN ini bisa menjadi contoh baik di masyarakat yang saat ini sedang beradaptasi dengan harga BBM baru karena harga minyak dunia yang menjulang tinggi,” kata dia.

Rudiyanto menuturkan, pihaknya optimis sektor industri kendaraan listrik di Tanah Air akan akan terus tumbuh.

Apalagi, Kementerian BUMN belakangan ini sedang gencar menjalankan capaian target Zero Emission di 2060 dan transisi energi berkelanjutan melalui penetapan target bauran energi dari energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025 sesuai kebijakan pemerintah.

Salah satu kegiatan penunjang target tersebut adalah penggunaan kendaraan listrik di lingkungan BUMN.

Untuk itu, PT BKI sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau ID Survey yang saat ini fokus mewujudkan komitmen pemerintah target Zero Emission dan EBT mendukung penuh arahan Menteri BUMN Erick Thohir tersebut.

"Dengan menggunakan Electric Vehicle (EV) di lingkungan BUMN, kita berkontribusi menciptakan net zero emission dan hal ini sejalan dengan semangat dekarbonisasi yang saat ini menjadi fokus perhatian BKI," ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mendorong peningkatan penggunaan berbagai kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas Direksi dan Pimpinan perusahaan, termasuk kendaraan operasional roda dua dan roda empat.

“Program kepemilikan kendaraan bagi karyawan terus didorong untuk beralih ke kendaraan listrik. Tapi, dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan azas manfaat dan kemampuan keuangan perusahaan,” lanjut dia.