Atasi Krisis Pangan, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 95 Triliun pada 2023

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 95 triliun untuk anggaran bidang ketahanan pangan di tahun depan. Anggaran ini masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.

Anggaran untuk mengatasi krisis pangan tersebut naik 0,9 persen dibandingkan outlook tahun ini yang sebesar Rp 94,1 triliun.

"Anggaran digunakan untuk mendorong peningkatan ketersediaan akses dan kualitas pangan," ujar Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta dalam rapat panja dengan Badan Anggaran DPR RI, Selasa (20/9/2022).

Ia mengatakan, anggaran ketahanan pangan secara umum meningkat karena bertujuan untuk peningkatan produksi pangan, penyediaan dukungan produksi pangan, pengelolaan perikanan dan kelautan, pembangunan infrastruktur, hingga dukungan bagi petani dan nelayan.

Selama masa pandemi Covid-19 anggaran ketahanan pangan sempat mengalami penurunan cukup tajam. Pada tahun 2020 anggarannya hanya sebesar Rp 73,6 triliun, turun 26,6 persen dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp 100,2 triliun.

"Anggaran ketahanan pangan sempat menurun cukup signifikan pada tahun 2020 karena kebijakan belanja difokuskan pada penanganan covid-19, namun kembali meningkat mulai tahun 2021," katanya.

Secara terperinci, anggaran pangan yang dialokasikan sebesar Rp 95 triliun itu mencakup belanja pemerintah busat sebesar Rp 72,9 triliun dan transfer ke daerah Rp 22,1 triliun.

Adapun target pemanfaatan anggaran ketahanan pangan oleh pemerintah pusat, di antaranya untuk kebutuhan kawasan fasilitas penerapan budi daya padi 279.550 hektar.

Lalu, untuk kawasan fasilitas penerapan budi daya jagung 40.000 hektar.

Kemudian untuk kawasan kedelai atau budi daya kedelai 350.000 hektar, pemberian bantuan alat penangkap ikan ramah lingkungan sebanyak 9.275 unit, pemberian bantuan benih dan calon induk ikan sebanyak 118 juta ekor, dan pemberian bantuan sarana chest freezer (peti beku) sebanyak 300 unit.

Selain itu, untuk pembangunan bendungan lanjutan sebanyak 23 unit dan bendungan baru sebanyak 7 unit, pembangunan jaringan irigasi 6.900 hektar, serta rehabilitasi jaringan irigasi 98.700 hektar melalui Kementerian PUPR dan 3.213 hektar melalui Kementan.