Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Badan Pangan Nasional Dorong Pemda Fokus Kendalikan Inflasi Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mengendalikan inflasi di sektor pangan.

Upaya tersebut pun menurut dia telah membuahkan hasil dengan penurunan tingkat inflasi di sektor pangan dari sebelumnya di bulan Juli 2022 sebesar 10,32 persen, menjadi 8,93 persen per bulan ini.

Untuk menjaga tren penurunan hingga ke batas wajar, dia menuturkan, upaya pengendalian inflasi yang ekstra harus serentak dilakukan di seluruh provinsi.

Arief juga mengatakan, dalam upaya ini, dukungan yang dapat diberikan Pemerintah Daerah diantaranya melalui realisasi belanja wajib perlindungan sosial, salah satunya pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

"Sesuai arahan Presiden RI peran aktif pemerintah daerah menjadi kunci untuk mengurangi inflasi di daerah. Peran aktif daerah antara lain dengan pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum termasuk subsidi biaya transportasi distribusi pangan," ujarnya dalam siaran resminya, Jumat (23/9/2022).

Seperti diketahui, kebijakan pemerintah dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi sesuai dengan arahan presiden RI dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan no 134/PMK.07/2022 tanggal 05 September 2022 yang mengamanatkan agar daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober sampai dengan Desember 2022.

Di dalamnya meliputi tiga mekanisme perlindungan sosial, yaitu pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, UMKM, dan nelayan, penciptaan lapangan kerja, dan/atau, pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah termasuk subsidi biaya transportasi distribusi pangan.

Terkait subsidi transportasi distribusi pangan ini, sampai bulan September 2022 ini Badan Pangan Nasional telah melakukan sejumlah fasilitasi pengiriman komoditas pangan dari sentra produksi ke daerah defisit.

Seperti fasilitasi distribusi 79.000 kilogram cabai dari Sulawesi Selatan ke pulau Jawa dan 36.000 kilogram bawang merah dari Bima ke Palembang, Temanggung, dan Bangka, serta fasilitasi pendistribusian 2,7 juta kilogram jagung dari NTB ke Kendal dan Blitar.

“Kami mengajak pemerintah daerah, asosiasi, dan seluruh stakeholder pangan Tanah Air termasuk Yogyakarta, untuk berkoordinasi dengan NFA, apa kebutuhan di daerahnya saat ini yang defisit, nanti akan kami fasilitasi atau hubungkan sehingga dapat dilakukan pendistribusian,” ujarnya.

Selain fasilitasi distribusi pangan, Arief menjelaskan, NFA telah melakukan langkah-langkah extra effort lainnya dalam rangka pengendalian inflasi, diantaranya penetapan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Harga Acuan Pembelian/penjualan (HAP), Harga Eceran Tertinggi (HET) dan HPP komoditas pangan, monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan, operasi pasar melibatkan stakeholders, penguatan infrastruktur hulu-hilir, dan percepatan koordinasi dan fasilitasi teknologi penyimpanan pangan untuk pengendalian inflasi daerah.

NFA juga mengalokasikan anggaran untuk fasilitasi daerah agar menyelenggarakan bazar pangan/operasi pasar dan fasilitasi distribusi dalam upaya pengendalian inflasi pangan di daerah.

"Pelaksanaan extra effort tersebut tentunya tidak bisa dilakukan sendiri oleh NFA. Dalam mengendalikan laju inflasi khususnya di bidang pangan, diperlukan kolaborasi dan kerja sama yang erat dengan seluruh stakeholders termasuk Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP/TPID)," ungkapnya.

Untuk mewujudkan pembenahan berkelanjutan dalam menghadapi dinamika pangan global, Arief mengatakan, Badan Pangan Nasional saat ini tengah fokus menyusun Tata Kelola Kebijakan Pangan Nasional yang sinergis dari hulu ke hilir melalui kerja sama pentahelix ABGCM (Academics, Business, Government, Community and Media).

"Kami berkolaborasi bersama dengan kementerian/lembaga terkait pangan termasuk dengan Dinas Urusan Pangan di 514 kab/kota dan 37 provinsi, dengan BULOG dan BUMN Pangan sebagai operator kami," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Gubernur DI Yogyakarta Raden Mas Wijoseno Hario Bimo mengatakan, pengendalian inflasi daerah ke depan memiliki banyak tantangan, seperti kenaikan energi dan bahan baku. Namun demikian sesuai arahan Presiden RI Pemprov DIY siap memperkuat kolaborasi dan sinergi khususnya dalam upaya menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan.

Di sisi lain, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DI Yogyakarta Budiharto Setyawan, juga menilai pentingnya stabilitas harga dan ketahanan pangan.

Menurutnya terdapat 3 tantangan besar pengendalian inflasi ke depan, yaitu gangguan dari sisi penawaran baik lokal maupun global akibat pandemi, isu ketahanan pangan lokal, serta kendala produksi dan distribusi akibat perubahan iklim.

Adapun tingkat inflasi Yogyakarta pada Agustus 2022 berada di angka 5,52 persen (YoY). Yogyakarta termasuk dalam daerah yang cukup baik dalam penanganan inflasi, terindikasi dari masuknya Yogyakarta dalam nominasi provinsi terbaik dalam TPID Award, setelah sebelumnya meraih TPID terbaik se-Jawa.

Tingkat Inflasi Indonesia (YoY) pada bulan Agustus 2022 sebesar 4,69 persen, menurun dari bulan Juli 2022 sebesar 4,94 persen. Penurunan tingkat inflasi sangat dipengaruhi penurunan inflasi bidang pangan yang turun menjadi 8,93 persen dari 10,32 persen di bulan Juli 2022.

https://money.kompas.com/read/2022/09/23/121800726/badan-pangan-nasional-dorong-pemda-fokus-kendalikan-inflasi-pangan

Terkini Lainnya

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Survei Prudential: 68 Persen Warga RI Pertimbangkan Proteksi dari Risiko Kesehatan

Earn Smart
7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

7 Contoh Kebijakan Fiskal di Indonesia, dari Subsidi hingga Pajak

Whats New
'Regulatory Sandbox' Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

"Regulatory Sandbox" Jadi Ruang untuk Perkembangan Industri Kripto

Whats New
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Sepekan, Kapitalisasi Pasar Susut

Whats New
Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Nasabah Bank DKI Bisa Tarik Tunai Tanpa Kartu di Seluruh ATM BRI

Whats New
Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Genjot Layanan Kesehatan, Grup Siloam Tingkatkan Digitalisasi

Whats New
Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Pelita Air Siapkan 273.000 Kursi Selama Periode Angkutan Lebaran 2024

Whats New
Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Puji Gebrakan Mentan Amran, Perpadi: Penambahan Alokasi Pupuk Prestasi Luar Biasa

Whats New
Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Pengertian Kebijakan Fiskal, Instrumen, Fungsi, Tujuan, dan Contohnya

Whats New
Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Ekspor CPO Naik 14,63 Persen pada Januari 2024, Tertinggi ke Uni Eropa

Whats New
Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

Tebar Sukacita di Bulan Ramadhan, Sido Muncul Beri Santunan untuk 1.000 Anak Yatim di Jakarta

BrandzView
Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Chandra Asri Bukukan Pendapatan Bersih 2,15 Miliar Dollar AS pada 2023

Whats New
Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Tinjau Panen Raya, Mentan Pastikan Pemerintah Kawal Stok Pangan Nasional

Whats New
Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Kenaikan Tarif Dinilai Jadi Pemicu Setoran Cukai Rokok Lesu

Whats New
Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Puasa Itu Berhemat atau Boros?

Spend Smart
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke