Bahlil Sebut Tak Semua Negara Ingin Negara Berkembang Jadi Negara Maju

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, tak semua negara maju mau mendukung negara berkembang bertransformasi menjadi negara maju. Ia bilang, sebagian negara maju tak ingin Indonesia melakukan hilirisasi sumber daya alam (SDA).

Menurut Bahlil, kondisi itu disadarinya usai melakukan pertemuan tingkat menteri dengan negara-negara anggota G20 di Bali. Pada forum itu sempat diperdebatkan mengenai kebijakan hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah SDA.

"Ternyata tidak semua negara di dunia ini ingin negara-negara berkembang itu maju menjadi negara maju. Kebijakan Bapak Jokowi tentang hilirisasi penciptaan nilai tambah dan kolaborasi dengan UMKM, ternyata itu belum menjadi satu konsensus utuh bagi negara G20," ungkapnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/BKPM, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Lantaran hilirisasi belum menjadi kesepakatan bersama, kata dia, Indonesia pun terus memperjuangkan dalam forum-forum G20 untuk kebijakan menciptakan nilai tambah SDA bisa disepakati. Menurut Bahlil, ia menekankan, bahwa kebijakan hilirisasi yang dilakukan menjadi kunci utama untuk RI bisa naik kelas menjadi negara maju.

"Saya katakan (dalam forum) bahwa ini perintah Presiden, tidak ada cara lain untuk Indonesia dari negara berkembang menjadi negara maju, selain harus dengan hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah," kata dia.

"Perdebatan berbulan-bulan. Alhamdulillah sudah lolos, jadi sekarang enggak boleh lagi ada negara lain untuk menghambat tentang hilirisasi, sudah di-goal-kan, dan nilai tambah ujungnya," lanjut Bahlil.

Upaya Indonesia untuk mendorong kolaborasi antara investor asing dengan pengusaha daerah atau UMKM, juga sempat ditentang. Bahlil bilang, meskipun RI sudah memiliki Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur hal itu, namun negara lain belum menerimanya.

Menurutnya, Indonesia mempertahankan pendiriannya dan berdebat dengan delegasi sejumlah negara, termasuk United Kingdom (UK), Eropa, dan Amerika Serikat. Lewat perdebatan yang setidaknya memakan waktu tiga jam itu, negara-negara G20 mulai memahami perlunya investor asing berkolaborasi dengan pengusaha daerah.

Ia menambahkan, pada perdebatan itu, Indonesia mendapatkan dukungan dari sejumlah negara berkembang lainnya, seperti Brasil, Argentina, hingga negara-negara Afrika.

"Bahwa investor FDI (yang melakukan investasi langsung di dalam negeri), wajib berkolaborasi dengan pengusaha daerah, dan orang daerah menjadi tuan di negeri sendiri, dan itu didukung oleh negara-negara berkembang lain," kata dia.

"Jadi dua poin ini, ternyata saya juga baru memahami secara mendalam, bahwa tidak semua negara-negara maju itu mau negara-negara berkembang bisa maju seperti mereka," imbuhnya.

Bahlil menambahkan, pada kesempatan tersebut, dirinya juga melayangkan protes kepada negara-negara maju yang nampak 'menghalangi' upaya negara-negara berkembang untuk bisa naik kelas. Menurutnya, perdebatan itu berujung pada negara-negara G20 menyetujui langkah Indonesia untuk melakukan hiliriasi SDA.

"Lewat pidato pembukaan saya katakan 'bahwa apakah salah kami negara berkembang ikut jejak negara-negara maju, yang telah menaiki anak tangga satu kena tangga yang lain, dari negara berkembang menuju negara maju dengan hilirisasi?' Saya gituin mereka dan alhamdullilah sudah disetujui," pungkasnya.