Menkop Sebut UMKM Perlu Jalin Kemitraan dengan Usaha Besar

Meskipun demikian, Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki meminta, kemitraan yang dimaksudkan bukan hanya bantuan saja. Namun kemitraan juga diharapkan dapat membuat produk UMKM masuk ke dalam rantai pasok usaha besar.

Untuk itu, Teten menawarkan kemitraan bukan program seperti bapak asuh atau CSR.

"Kami ingin bermitra dalam konsep rantai pasok. UMKM menjadi bagian sistem produksi usaha besar. Di Indonesia baru 4,1 persen UMKM kita masuk ke global value chain. UMKM di Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok sudah menjadi bagian dari industrialisasi. UMKM yang memasok komponen industri. Kalau di kita belum seperti itu," ucap dia dalam siaran pers, dikutip Selasa (4/10/2022).

Lebih lanjut, untuk mendorong UMKM naik kelas, ia menyebut UMKM juga membutuhkan inkubator untuk pendampingan secara kontinu.

Dengan inkubasi bisnis, pelaku usaha besar dikatakan dapat mengembangkan rencana bisnis bagi para pelaku UMKM.

"Dengan masuknya UMKM dalam rantai pasok industri besar atau usaha besar, ada transfer pengetahuan dan teknologi. Jadi produk UMKM bisa masuk yang berbasis inovasi dan teknologi. Kalau enggak, nanti UMKM kita hanya akan menjadi ekonomi subsisten yang hanya memenuhi kebutuhan sendiri dan sulit naik kelas," kata dia.

Menurut Teten, saat ini pemerintah memiliki ekosistem yang lengkap untuk mendorong UMKM naik kelas, seperti akses pembiayaan yang mendorong kredit perbankan untuk UMKM menjadi 30 persen di 2024.

Untuk akses pasar, pemerintah memberlakukan kebijakan alokasi 40 persen dari anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga BUMN untuk membeli produk UMKM. Perizinan juga dipermudah melalui OSS.

Sementara, Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, perusahaan swasta dan pemerintah berperan krusial dalam memperkuat UMKM.

Perusahaan perlu untuk menjalin kemitraan inklusif atau kemitraan melekat pada UMKM, termasuk petani dan nelayan di seluruh Indonesia.

"Dengan demikian peran perusahaan akan terlihat yakni transfer teknologi, membuat akses pembiayaan, memberi bantuan distribusi hasil pertanian, dan membuka akses pasar baik nasional maupun ekspor," ucap Arsjad.

Harapannya upaya ini dapat mendorong formalisasi bagi UMKM. Dari sisi informal dapat didorong menjadi formal dan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM.

"Ujungnya akan mengembangkan UMKM dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Arsjad.

Sebagai informasi, Kemenkop UKM dan KADIN telah menandatangani nota kesepahaman terkait pemberdayaan wirausaha UMKM dan koperasi.