Pengurus Jadi Tersangka, 2 Koperasi Ini Harus Tetap Patuhi Putusan PKPU

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi mengatakan pengurus lainnya yang tersisa tetap harus mematuhi putusan PKPU.

Hal ini berkaitan dengan terungkapnya dugaan kejahatan yang terjadi di dua koperasi yang sedang bermasalah yaitu Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa dan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama.

"Penetapan tersangka merupakan langkah pelaporan dugaan kejahatan yang dilaporkan anggota, akibat karena koperasi tidak menjalankan skema perdamaian sehingga tidak dipenuhinya hak-hak anggota pasca-putusan PKPU," kata Zabadi dalam keterangan resmi, Kamis (6/10/2022).

Zabadi meminta dua pengurus Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa yang saat ini dalam status penahanan di Bareskrim Polri, yang menjabat sebagai ketua dan bendahara, agar segera memberikan surat mandat kepada pengurus yang lain.

"Supaya proses PKPU atau homologasi bisa tetap berjalan dan juga untuk mempersiapkan Rapat Anggota Tahunan (RAT) TB 2021 yang belum dijalankan sampai dengan saat ini," ucap Zabadi.

Sementara terkait dengan penetapan tersangka terhadap dua orang Pengawas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, Zabadi menekankan pengurus harus segera menyiapkan Rapat Anggota untuk memproses penggantian Ketua Pengawas dan Anggota Pengawas.

"Pergantian pengurus tidak harus menunggu tutup Tahun Buku atau Rapat Anggota Tahunan, tetapi bisa dilaksanakan dalam waktu dekat dengan menggunakan mekanisme Rapat Anggota Khusus," kata Zabadi.

Zabadi menambahkan, untuk kepastian tanggung jawab hukum kepada anggota koperasi, maka para pengurus diminta untuk membuat surat pernyataan akan tetap bertanggung jawab dan menjalankan putusan homologasi untuk kepentingan seluruh anggota.

"Para pengurus diminta untuk membuat surat pernyataan akan tetap bertanggung jawab dan menjalankan putusan homologasi untuk kepentingan seluruh anggota," ucap Zabadi.

Lebih lanjut, Zabadi menghimbau kepada koperasi lainnya yang sedang menjalankan putusan homologasi, agar tunduk dan patuh mentaati putusan PKPU, agar semua anggota merasa hak-haknya terlindungi.

"Sehingga, tidak terjadi pelaporan anggota kepada pihak kepolisian akibat tidak terpenuhi hak-haknya sesuai putusan PKPU," tandas Zabadi.