Badan Pangan Nasional Perkuat Peran Daerah Kendalikan Inflasi Pangan

JAKARTA, KOMPAS.com – Untuk menekan laju inflasi agar tidak mengalami lonjakan signifikan, Badan Pangan Nasional mendorong peran strategis daerah dalam pengendalian inflasi pangan, mengingat harga pangan khususnya pangan pokok strategis menjadi komponen yang signifikan dalam kenaikan inflasi.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, extra effort pengendalian inflasi harus dilakukan secara menyeluruh melibatkan pusat dan pemerintah daerah.

“Pengendalian inflasi tidak bisa dikerjakan sendiri, peran dari unit kerja/dinas yang menangani pangan di provinsi dan kabupaten/kota sebagai mitra Badan Pangan Nasional di daerah sangat penting dan strategis. Tentunya juga bersama stakeholder terkait lainnya, kita berkolaborasi dan membuat komitmen bersama untuk menjaga dan mengendalikan inflasi pangan,” ujar Arief dalam siaran persnya, Jumat (7/10/2022).

Arief mengingatkan, ancaman krisis pangan harus terus diwaspadai, terlebih pada Oktober 2022 tingkat inflasi mengalami kenaikan 1,17 persen dari bulan sebelumnya.

Hal ini juga selaras dengan penegasan Presiden Joko Widodo bahwa situasi dan dinamika global harus direspon dengan cermat dan ancaman krisis pangan, krisis energi dan krisis ekonomi harus diantisipasi demi menjaga stabilitas dalam negeri.

Untuk itu, lanjut Arief, sebagai bentuk penguatan peran daerah dalam pengendalian inflasi, dilakukan penandatanganan kesepakatan dan komitmen bersama Badan Pangan Nasional dan Dinas Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota barometer inflasi.

Dalam kesepakatan tersebut, kerja sama antardaerah menjadi salah satu poin penting dalam pengendalian inflasi pangan bergejolak. Kerja sama antardaerah ini mendukung kelancaran distribusi atau mobilisasi pangan antarwilayah atau antarpulau terutama dari wilayah surplus ke wilayah defisit.

Badan Pangan Nasional juga mendorong sinergi dan berkolaborasi dengan seluruh pihak mulai dari sektor produksi, distribusi, hingga perdagangan baik elemen legislatif, kementerian/lembaga, BUMN/BUMD, asosiasi, para pelaku usaha, hingga komunitas.

Momentum tersebut dimanfaatkan Arief untuk mempertemukan antara dinas pangan daerah dengan BUMN pangan sehingga bisa saling memberikan keuntungan satu sama lainnya, dan mempercepat pewujudan ekosistem pangan nasional yang berkelanjutan sesuai skema closed loop yang tengah dibangun pemerintah.

“Di sini hadir Bulog, ID FOOD, PPI, Berdikari, dan BGR, Bapak Ibu silakan membangun kerja sama satu sama lain yang berkelanjutan dan saling menguntungkan. Mari kita berkolaborasi untuk menjaga dan mengendalikan inflasi pangan,” tambahnya.

Senada dengan Arief, Direktur Kebijakan Ekonomi dan Moneter (KEM) Bank Indonesia Abdul Majid selaku Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPI-P) mengatakan, inflasi akibat bahan pangan bisa memberikan dampak yang sangat luar biasa bagi kesejahteraan masyarakat.

Dia mengimbau seluruh dinas pangan daerah agar terus melakukan berbagai macam upaya untuk mengendalikan inflasi bahan makanan antara lain dengan menjaga inflasi volatile food seperti ketersediaan pasokan dan harga beras, cabai, bawang, sehingga tidak sampai menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.

“Pertama dari sisi pasokannya, dari produksi sampai ke konsumen, dan ini harus sinergi antara kementerian/lembaga, BUMN, petani/peternak, pelaku usaha pangan dan stakeholders lainnya. Serta outletnya juga perlu disiapkan sehingga mudah diakses oleh masyarakat,” ujar Majid.