Sri Mulyani: Gejolak Global Bakal Berlanjut pada 2023, Perlu Aksi Nyata Pimpinan Negara G20

Oleh sebab itu, menurutnya, diperlukan kebijakan bersama antara pemimpin negara untuk bisa mengatasi persoalan ekonomi global. Terutama aksi nyata dari para pemimpin negara G20, yang merupakan forum dengan mencakup 85 persen perekonomian dunia.

"Tantangan ekonomi global yang kompleks membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan tindakan kolektif dari G20," ungkapnya dalam konferensi pers The 4th Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting di Washington D.C, Amerika Serikat, Jumat (14/10/2022).

Dia mengungkapkan, saat ini dunia tengah dihadapkan dengan kondisi lonjakan inflasi, pertumbuhan ekonomi yang melambat, krisis pangan dan energi, risiko perubahan iklim, serta memanasnya geopolitik. Ia pun menyebut dunia dalam kondisi yang berbahaya.

Lonjakan inflasi yang pada akhirnya diikuti dengan kenaikan suku bunga acuan dan pengetatan likuiditas oleh bank-bank sental, turut meningkatkan risiko utang baik bagi negara-negara berpenghasilan rendah, menengah, maupun maju.

Maka, dalam menghadapi kondisi yang menantang itu, kata Sri Mulyani, perlu respons kebijakan yang spesifik, jelas, terkoordinasi, dan terkomunikasikan dengan baik, bukan hanya sekadar bauran kebijakan makro yang normatif. Kebijakan ini pun perlu dilakukan bersama antar-pemimpin negara.

"Tantangan ekonomi global yang kompleks memerlukan kerja sama dan sinkronisasi dalam mengembangkan bauran kebijakan makroekonomi yang tepat dari instrumen kebijakan fiskal, moneter, dan struktural untuk mengatasi masalah global kita bersama dan mendukung pemulihan ekonomi secara efektif," paparnya.

Menurutnya, bauran kebijakan yang tepat sangat dibutuhkan dalam waktu dekat ini untuk menekan lonjakan inflasi berkepanjangan. Sehingga, diharapkan lewat pertemuan para pemimpin negara G20, bisa dihasilkan kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan global.

"Diharapkan mampu melindungi mata pencaharian orang-orang yang rentan, sekaligus membawa dunia kembali ke pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif," kata Sri Mulyani.