[POPULER MONEY] Dilema Proyek Kereta Cepat | Gaji Jakarta, Kerja dan Tinggal di Yogyakarta

Proyek kereta Jakarta-Bandung yang digarap konsorsium perusahaan Indonesia-China kini tersandung sederet masalah. Proyek ini seharusnya rampung pada 2019, namun diperkirakan baru selesai pada pertengahan 2023.

Biaya pembangunan pun membengkak sehingga perlu disuntik APBN. Biaya pembangunan mega proyek infrastruktur itu mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun menjadi 8 miliar dollar AS atau setara Rp 114,2 triliun.

Angka tersebut membengkak 1,9 miliar dollar AS, dari rencana awal sebesar 6 miliar dollar AS. Sejumlah faktor penyebab pembengkakan biaya antara lain perobohan dan pembangunan ulang tiang pancang karena kesalahan kontraktor, pemindahan utilitas, penggunaan frekuensi GSM, pembebasan lahan, pencurian besi, hingga hambatan geologi dalam pembangunan terowongan.

Melonjaknya biaya investasi kereta cepat kerja sama Indonesia-China bahkan juga sudah jauh malampaui dana pembangunan untuk proyek yang sama yang ditawarkan proposal Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA), meski pihak Tokyo menawarkan bunga utang lebih rendah.

Selengkapnya simak di sini

2. Berikut Daftar 41 Obat Tradisional dan 16 Kosmetik Berbahaya Berdasarkan Uji BPOM

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan peredaran obat tradisional, suplemen kesehatan, hingga produk kosmetik berbahaya dalam pengujuan sampling selama Oktober 2021 hingga Agustus 2022.

Mengutip laman BPOM, terdapat sebanyak 41 obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat (BKO). Penambahan BKO didominasi oleh Sildenafil Sitrat pada produk obat tradisional dengan klaim penambah stamina pria.

Selain itu, terdapat penambahan BKO Deksametason, Fenilbutazon, dan Parasetamol pada produk obat tradisional untuk mengatasi obat linu.

Sementara itu, 16 produk kosmetik mengandung bahan-bahan pewarna yang dilarang seperti Merah K3 dan Merah K10 yang mengandung karsinogenik, zat penyebab kanker.

Baca daftar lengkapnya di sini

3. Cara Bikin Paspor Elektronik atau e-Paspor, Syarat, dan Biayanya

Saat ini masyarakat sudah bisa mengajukan paspor elektronik atau e-Paspor. Paspor elektronik adalah dokumen negara yang sah dan bisa digunakan ke negara mana pun.

Tidak ada perbedaan perlakuan antara paspor biasa dengan paspor elektronik.

E-Paspor tetap menjadi dokumen perjalanan antarnegara, bukti identitas diri, dan bukti kewarganegaraan Indonesia dari yang bersangkutan saat berada di luar negeri.

Paspor elektronik memiliki chip yang bisa dipindai. Chip ini menyimpan data biometrik wajah dan sidik jari pemiliknya.

Nantinya, pengguna paspor elektronik bisa melewati auto-gate di bandara yang menyediakan fasilitas tersebut.

Simak selengkapnya di sini

4. Gaji Jakarta, Kerja dan Tinggal di Yogyakarta: Benarkah Sebegitu Hemat?

Pandemi Covid-19 mulai mereda. Sejumlah pembatasan interaksi cenderung melonggar. Ini termasuk dalam hal bekerja. Sebagian aktivitas kerja yang sebelumnya dilakukan dari rumah (work from home/WFH) atau dari mana saja (work from anywhere/WFA) perlahan mulai kembali ke kantor.

Namun, aktivitas WFH dan atau WFA yang sudah berjalan sekitar dua tahun membuka kesadaran baru bagi para pekerja dan pemberi kerja.

WFH dan atau WFA antara lain menyodorkan fakta dan membuka kesadaran tentang betapa relatif banyaknya biaya dan pengeluaran yang bisa dihemat. Produktivitas pun ternyata cenderung meningkat.

Sekalipun, mesti diinsyafi bahwa tidak semua jenis pekerjaan bisa dijalani secara WFH dan atau WFA. Juga, besaran penghasilan dan lokasi menjalani aktivitas menggunakan penghasilan itu akan memberikan data yang berbeda dalam hal penghematan dari WFH dan atau WFA.

Selengkapnya baca di sini

5. Luhut Bilang, Tak Masalah APBN Dipakai untuk Proyek Kereta Cepat

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut penggunaan uang negara untuk membiayai proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) bukanlah hal yang perlu dipermasalahkan.

Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung selama ini dibiayai utang dari China Development Bank (CDB). Namun belakangan, biaya proyek membengkak sangat tinggi sehingga APBN dirasa harus turun tangan.

Jika tak ada suntikan uang pajak rakyat, maka proyek penghubung Halim-Padalarang itu terancam mangkrak lantaran arus kas PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC) tak mencukupi.

"Jadi kalaupun APBN nanti mensubsidi ke KAI, saya kira masih masuklah," kata Luhut dikutip pada Minggu (16/10/2022).

Simak selengkapnya di sini