Akselerasi Realisasi APBN sebagai Peredam Guncangan Ekonomi dan Bantalan Sosial Dampak Inflasi

Pergerakan inflasi secara bulanan di tingkat global menunjukkan tren yang meningkat, baik pada negara maju maupun negara berkembang. Dampak inflasi yang tinggi mulai terasa pada penurunan pertumbuhan upah riil pekerja di berbagai negara, dan berpotensi menurunkan daya beli dan permintaan konsumen.

Kenaikan inflasi juga menjadi kekhawatiran utama para pelaku usaha dunia dibandingkan risiko ketidakstabilan politik dan gangguan rantai pasok bahan komoditas (berdasarkan hasil survei McKinsey & Co terhadap 899 perusahaan di dunia, Juni 2022).

Berbagai indeks ketidakpastian dan risiko perekonomian global yang meningkat akibat tekanan inflasi yang tinggi mendorong naiknya probabilitas terjadinya resesi pada banyak negara.

Berdasarkan survei Bloomberg, banyak negara di dunia memiliki probabilitas di atas 20 persen untuk mengalami resesi ekonomi tahun 2023, utamanya pada negara maju seperti Uni Eropa dan AS.

Kondisi Indonesia menantang

Di saat pertumbuhan ekonomi berbagai negara menurun, tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II 2022 masih cukup impresif yang ditopang peningkatan konsumsi rumah tangga, investasi, dan kinerja ekspor.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2022 mampu mencapai 5,4 persen didorong oleh pertumbuhan positif dari hampir seluruh sektor lapangan usaha, kecuali lapangan usaha Administrasi Pemerintahan dan Jasa Pendidikan.

Pada triwulan III 2022, laju positif penguatan pemulihan ekonomi nasional tersebut menghadapi tantangan dalam bentuk kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di kisaran 30 persen untuk jenis solar, pertalite, dan pertamax pada awal bulan September.

Latar belakang kebijakan tersebut adalah adanya kenaikan harga minyak mentah dan Indonesia Crude Price/ICP di tingkat global, subsidi BBM yang telah mencapai Rp 502 triliun dan semakin membebani APBN, serta subsidi BBM yang ternyata lebih banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu (subsidi BBM kurang tepat sasaran).

Dampak dari kenaikan harga BBM tersebut langsung terlihat dengan naiknya tingkat inflasi nasional di September yang mencapai 1,17 persen (m-to-m) dan sebesar 5,95 persen (yoy).

Efek dari inflasi yang semakin tinggi tersebut perlu diantisipasi pemerintah, terutama yang menyangkut daya beli masyarakat.

Mengapa daya beli? Karena salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional di semester I 2022 adalah konsumsi rumah tangga, yang sangat dipengaruhi kemampuan konsumsi atau daya beli masyarakat.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat juga merupakan faktor penting dan signifikan dalam mendorong pertumbuhan kredit industri selain suku bunga (hasil Model Ekonometrika BRI Research Institute).

Realisasi APBN sebagai peredam

Salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk mengantisipasi dampak peningkatan inflasi adalah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Realisasi belanja negara dalam APBN selama ini berperan sebagai shock absorber (peredam guncangan) tekanan ekonomi di masa pandemi selanjutnya dapat menjadi bumper untuk menyangga daya beli masyarakat terutama yang berpenghasilan rendah.

Untuk menjalankan peran sebagai shock absorber tekanan ekonomi, kinerja belanja APBN perlu terus diakselerasi. Sampai dengan akhir Agustus 2022, APBN terus bekerja keras melalui kinerja belanja negara dengan realisasi mencapai Rp 1.657 triliun atau 53,3 persen dari target APBN sesuai Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022.

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, pada 2022 telah tersedia alokasi anggaran bantuan sosial (bansos) Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk perlindungan masyarakat sebesar Rp 154,76 triliun, penanganan kesehatan Rp 122,54 triliun, dan penguatan pemulihan ekonomi sebesar Rp 178,32 triliun, dengan realisasi hingga 16 September 2022 sudah mencapai Rp 214,9 triliun atau 47,2 persen.

Selain melalui belanja PC-PEN, upaya pemerintah untuk mengantisipasi risiko kenaikan inflasi di semester II 2022 adalah melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat dengan mengalihkan belanja subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat.

Bantalan sosial yang disiapkan pemerintah tersebut akan disalurkan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Bantuan langsung tunai (BLT) kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat (KPM) dengan nilai bantuan per KPM sebesar Rp 600 ribu, yang disalurkan Kementerian Sosial dalam dua termin pembayaran melalui kantor pos di seluruh Indonesia;
2. Pemberian bantuan subsidi upah sebesar Rp 600 ribu untuk 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp 3,5 juta per bulan, dengan total anggaran sebesar Rp 9,6 triliun;
3. Pengalokasian 2 persen dari Dana Transfer Umum oleh Pemerintah Daerah untuk membantu sektor transportasi di wilayah masing-masing.

Tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif pada semester I 2022 harus dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional. Untuk itu akselerasi realisasi belanja negara APBN harus terus dilakukan, dengan sinergi dan kerja sama dari semua stakeholders.

Dengan belanja APBN sebagai instrumen pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat serta mendorong pertumbuhan konsumsi rumah tangga, diharapkan efek dari risiko kenaikan inflasi dapat diatasi dan proses pemulihan ekonomi nasional dapat terus menguat hingga akhir tahun 2022 serta menjadi bekal untuk menghadapi risiko kondisi resesi ekonomi global tahun 2023.