Di Tengah Krisis Pangan Global, Mentan SYL Sebut KUR Jadi Solusi Permodalan Petani

KOMPAS.com – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) berharap, petani terus mengembangkan sektor usahanya dengan mengakses kredit usaha rakyat (KUR).

Menurutnya, di tengah krisis pangan global, KUR menjadi solusi permodalan bagi petani untuk bisa terus berproduksi dan meningkatkan produktivitas tanaman.

"Untuk menggenjot realisasi KUR, pemerintah kini memberikan berbagai kemudahan dan keringan pinjaman," ujarnya dalam Webinar KUR: Solusi Permodalan di Tengah Krisis Pangan Global, Rabu (19/10/2022).

SYL mengatakan, KUR ibarat oase di tengah semakin minimnya anggaran pemerintah untuk membantu pelaku usaha, termasuk usaha tani.

"Pinjaman modal yang pemerintah subsidi ini menjadi salah satu solusi untuk menggerakkan sektor pertanian,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu.

Oleh karenanya, Kementerian Pertanian (Kementan) pun terus berupaya meningkatkan partisipasi petani untuk mengakses KUR.

“Jika melihat perkembangan penyaluran KUR dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan cukup signifikan," katanya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Ali Jamil menambahkan, terdapat lima poin untuk menghadapi ancaman global.

"Pak Menteri selalu menyampaikan strategi awal kita ada lima poin. Pertama, peningkatan ketersediaan pangan. Kedua, disertifikasi pangan. Ketiga, lumbung pangan. Keempat, pertanian modern atau smart farming, pertanian spesifik. Kelima, peningkatan ekspor," ujarnya.

Menurutnya, lima poin itu adalah program dari Kementan yang sudah existing diprogram pertanian.

Sementara itu, untuk menghadapi krisis pangan global, Ali menilai perlu strategi baru.

"Paling tidak tiga strategi baru yang selalu disampaikan Pak Menteri itu, meningkatkan produksi, penurunan impor, serta substitusi impor. Untuk penguatan tentu komunikasi kami dalam mensubtitusi impor yang akan meningkatkan ekspor," katanya.

Ali menyebutkan, poin-poin terkait dengan pembiayaan atau anggaran pertanian tersebut tidak lagi bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Di era pandemi ada relaksasi terhadap pola pembiayaan khususnya penggunaan KUR," sambung Ali.

Menjamin ketersediaan pangan

Sementara itu, Direktur Pembiayaan Direktorat Jenderal (Ditjen) PSP Indah Megahwati mengatakan, untuk menghadapi krisis pangan global dan pemulihan ekonomi nasional di tengah keterbatasan APBN negara, pembiayaan sektor pertanian diarahkan melalui mekanisme pembiayaan KUR.

"Dengan pembiayaan melalui sumber KUR ini diharapkan akan mampu menjamin ketersediaan pangan serta meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian. Pada akhirnya bangsa Indonesia bisa menjaga ketahanan pangan dalam negeri," ujarnya.

Indah mencontohkan, kerja sama perbankan yang telah dilakukan adalah KUR Taksi Alsintan yang diinisiasi oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) dan perbankan lain.

Menurutnya, program tersebut merupakan model pengelolaan tata kelola usaha jasa alat mesin pertanian (alsintan) dengan sistem jasa sewa atau kepemilikan alsintan melalui skema kredit perbankan.

"Kementan dan Himbara dan perbankan lain sepakat dalam hal pemberdayaan kelembagaan petani melalui penguatan permodalan, relaksasi pembiayaan, dan pendampingan,” katanya.

Indah menyebutkan, kolaborasi tersebut dilakukan melalui integrasi data mitra atau binaan guna mempermudah aplikasi permohonan KUR.

Adapun skema kerja sama dalam pola pembiayaan dapat diproses menggunakan KUR dengan maksimum kredit sampai dengan Rp 500 juta, bunga 6 per per tahun, dan tambahan subsidi bunga 3 persen yang berlaku hingga 31 Desember 2022.

"Program ini memfasilitasi petani yang ingin membeli alsintan dengan cara mencicil (kredit). Tentunya, petani harus menjadikan alsintannya lahan usaha berupa penyewaan," tutur Indah.