Indonesia Dinilai Perlu Memaksimalkan Potensi Ekonomi Lewat Aksesibilitas Digital

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia menyimpan potensi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi. Namun potensi ini tidak akan berkembang tanpa adanya aksesibilitas digital.

Head of Economic Opportunities Research dari Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Trissia Wijaya mengatakan, untuk meningkatkan aksesibilitas digital dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi digital tersebut, maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memastikan kesiapan infrastruktur digital, mulai dari kabel serat optik di darat maupun bawah laut, satelit pusat data, hingga infrastruktur komputasi awan.

“Indonesia masih menghadapi masalah aksesibilitas pada konektivitas internet. Tanpa aksesibilitas untuk semua segmen masyarakat, transformasi digital hanya akan memperlebar kesenjangan digital yang meninggalkan mereka yang paling rentan. Akses internet yang tidak merata telah menjadi tantangan mendasar dalam transformasi digital Indonesia,” ujar Trissia Wijaya dalam siaran resminya, Senin (24/10/2022).

Posisi Indonesia pada IMD World Digital Competitiveness 2022 mengalami kenaikan dari 57 di 2014 menjadi 53 di 2022, aksesibilitas digital di Indonesia masih belum teratasi dan cenderung stagnan diantara negara-negara ASEAN.

Trissia menilai, diperlukan upaya nyata dari pemerintah untuk meminimalkan, bahkan, menghilangkan ketimpangan akses pada teknologi informasi dan komunikasi (digital divide) antar daerah di Indonesia.

Ketimpangan akses teknologi informasi dan komunikasi dapat menjadi hambatan dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, terutama pada daerah-daerah yang tidak terjangkau akses internet.

Kesenjangan digital dapat menghambat tumbuhnya sentra-sentra ekonomi baru dan tumbuhnya usaha-usaha kecil dan menengah.

Berkurangnya kesenjangan dapat memberikan peluang tumbuh dan berkembangnya peluang ekonomi dari seluruh daerah di Indonesia dan mempercepat transformasi digital.

Trissia juga mengatakan, pentingnya mencegah kesenjangan digital yang semakin melebar tidak cukup hanya dengan menyediakan layanan internet, tetapi juga perlu membekali masyarakat dengan literasi dan keterampilan digital untuk berpartisipasi dan bersaing dalam era ekonomi digital.

Perlunya pelibatan pihak swasta dalam hal ini adalah untuk membangun ekosistem ekonomi digital yang aman dan terpercaya melalui kerangka regulasi yang tidak hanya untuk mendukung percepatan investasi namun juga terhadap perlindungan data pribadi dan perlindungan konsumen.

“Pembangunan infrastruktur digital dan konektivitas internet merupakan pekerjaan jangka panjang untuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Kemitraan dengan swasta akan memberikan pemerintah keleluasaan dalam mengembangkan program dan memperluas cakupan dari program tersebut,” jelasnya.

Untuk itu, lanjut dia, dibutuhkan dukungan berupa regulasi yang suportif terhadap iklim investasi dan kepastian hukum untuk membuat Indonesia menarik bagi investasi di bidang infrastruktur digital.

“Visi pemerintah untuk membangun ekonomi digital perlu disesuaikan dengan perspektif Indonesia sebagai negara kepulauan supaya jangan ada ketimpangan antar satu wilayah dengan wilayah lainnya,” tegas Trissia.

Sementara itu, Plt. Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Mochammad Firman Hidayat menyebut, pembangunan infrastruktur digital sangat penting dalam mendukung transformasi digital. Untuk itu, dibutuhkan iklim investasi yang kondusif untuk mendorong masuknya investor.

Transformasi digital, yang diakselerasi oleh pandemi Covid-19, sudah menunjukkan banyak perubahan yang perlu diadaptasi dalam memastikan pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi merupakan bentuk adaptasi yang strategis karena dapat menciptakan efisiensi proses, waktu dan biaya serta meningkatkan penerimaan negara.

Data E-Conomy SEA menyebut ekonomi digital Indonesia diperkirakan berkembang hingga 146 miliar dollar AS di 2025 dan hal tersebut perlu didukung oleh kesiapan regulasi dan infrastruktur.

Senada dengan Firman, Direktur Penataan Sumber Daya Dirjen Pengelolaan Spektrum dan Standardisasi Pos dan TIK Kementerian Komunikasi dan Informatika Denny Setiawan menyebut pembangunan infrastruktur digital perlu menjadi prioritas, seraya menambahkan pentingnya peran kemitraan dari seluruh pihak dalam hal ini.

Denny menambahkan konsep infrastructure sharing bisa dijadikan pilihan untuk menciptakan efisiensi. Pendekatan yang bisa dilakukan untuk memperlancar kemitraan adalah dengan konsep punishment-reward. Walaupun begitu, ide out of the box juga menentukan keberhasilan kemitraan ini.

Peran investasi juga sentral dalam pembangunan infrastruktur. Dibutuhkan pemetaan prioritas dalam pembangunan infrastruktur dan identifikasi pada proses tersebut.

“Peraturan yang ada saat ini sudah lebih membantu. Tapi masih butuh sosialisasi lebih lanjut,” kata dia.