Naik, Utang Pemerintah per September 2022 Mencapai Rp 7.420 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah mencapai Rp 7.420,47 triliun atau setara 39,30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir September 2022. Nilai utang itu naik Rp 183,86 triliun dari sebelumnya sebesar Rp 7.236,61 triliun di Agustus 2022.

Kendati terjadi kenaikan, Kemenkeu menyebut peningkatan tersebut masih dalam batas aman karena rasio utang pemerintah masih jauh di bawah batas maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang yang mencapai 60 persen dari PDB.

"Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal," ungkap Kemenkeu seperti dikutip dari buku APBN KiTa edisi Oktober 2022, Selasa (25/10/2022).

Kemenkeu menjelaskan, peningkatan jumlah utang pemerintah tak lepas dari kebutuhan pembiayaan yang meningkat cukup pesat sebagai dampak dari kebutuhan belanja APBN selama pandemi mulai tahun 2020. Pelebaran defisit merupakan kebijakan yang diambil oleh hampir semua negara agar ekonomi tetap terjaga.

Akibat pandemi, ekonomi tidak bergerak karena adanya kebijakan PPKM di Indonesia dan lockdown di sebagian negara sehingga untuk membiayai kegiatan, termasuk perlindungan sosial, diperlukan pembiayaan yang menjadi tulang punggung akibat penerimaan negara tidak mencapai target.

"Hal tersebut berdampak pada kenaikan rasio utang terhadap PDB. Pemerintah tetap berkomitmen untuk terus mengelola utang dengan hati-hati," tulis Kemenkeu.

Secara rinci, utang pemerintah pada September 2022 yang sebesar 7.420,47 triliun, berdasarkan jenisnya didominasi oleh surat berharga negara (SBN) sebesar Rp 6.607,48 triliun atau sekitar 89,04 persen dari total utang. Sementara untuk pinjaman tercatat sebesar Rp 812,99 triliun atau 10,96 persen dari total utang.

Sementara berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik atau rupiah yaitu sebesar 70,86 persen. Utang yang didominasi oleh mata uang domestik itu menjadi tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri.

"Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga," demikian tertulis dalam buku APBN KiTa edisi Oktober 2022.

Adapun untuk besaran utang SBN tersebut, terdiri dari domestik atau denominasi rupiah sebesar Rp 5.242,33 triliun atau 70,86 persen dari total SBN. Mencakup surat utang negara (SUN) senilai Rp 4.254,15 triliun dan surat berharga syariah negara (SBSN) Rp 998,17 triliun.

Kemudian terdiri dari denominasi valuta asing (valas) sebesar Rp 1.365,15 triliun, yang mencakup SUN senilai Rp 1.027,39 triliun dan SBSN mencapai Rp 337,77 triliun.

Kepemilikan SBN saat ini didominasi oleh perbankan dan diikuti Bank Indonesia (BI), sedangkan kepemilikan investor asing terus menurun hingga per 18 Oktober 2022 mencapai 14,09 persen.

Menurut Kemenkeu, semakin menurunnya kepemilikan asing terhadap SBN sekaligus menunjukkan upaya pemerintah yang konsisten dalam mencapai kemandirian pembiayaan dan didukung likuiditas domestik yang cukup.

"Meski demikian, dampak normalisasi kebijakan moneter terhadap pasar SBN tetap masih perlu diwaspadai," tulis buku tersebut.

Sementara itu, untuk utang yang berasal dari pinjaman yakni mencakup pinjaman dalam negeri sebesar Rp 16,02 triliun dan pinjaman luar negeri senilai Rp 796,97 triliun.

Secara rinci pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral sebesar Rp 260,05 triliun, multilateral Rp 492,30 triliun, serta comercial banks sebesar Rp 44,36 triliun.